![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
TAPANULI SELATAN, BERITAANDA – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H. Gus Irawan Pasaribu secara resmi menutup Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Manajemen Risiko (MR) yang diikuti 91 aparatur Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan di Balai Diklat BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Medan, Kamis (9/7/2026).
Pelatihan yang berlangsung selama empat hari, mulai 6 Juli 2026, diikuti aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai perangkat daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan melalui penerapan manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan.
Penutupan diklat turut dihadiri Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Hamdy Saleh Pulungan, Sekretaris Inspektorat Ahmad Fikri, para instruktur BPKP Perwakilan Sumatera Utara, serta seluruh peserta pelatihan.
Dalam arahannya, Gus Irawan menegaskan bahwa manajemen risiko merupakan fondasi penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Menurutnya, setiap proses pemerintahan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, selalu memiliki potensi risiko yang harus dipetakan dan dikelola secara tepat.
“Risiko tidak mungkin dihilangkan, tetapi dapat diminimalkan dan diantisipasi melalui penerapan manajemen risiko yang baik. Karena itu, manajemen risiko bukan sekadar memenuhi aspek administrasi atau menghasilkan dokumen, melainkan menjadi instrumen untuk mengawal pencapaian tujuan pembangunan daerah,” tegasnya.
Bupati juga memberikan target kepada seluruh peserta agar segera menuntaskan penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025–2029.
Ia menyebutkan, selama mengikuti pelatihan, para peserta telah menyusun draf dokumen tersebut sehingga penyelesaiannya ditargetkan rampung dalam waktu satu minggu setelah diklat berakhir.
Tak hanya itu, Gus Irawan meminta para peserta menjadi agen perubahan di perangkat daerah masing-masing dengan membagikan ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama pelatihan kepada ASN lainnya. Apabila menemui kendala dalam implementasi manajemen risiko, para peserta diharapkan aktif berkoordinasi dengan instruktur BPKP.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan apresiasi kepada sembilan peserta terbaik yang berhasil meraih peringkat I, II, dan III pada kelas A, B, dan C. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti bahwa peningkatan kapasitas ASN harus terus didorong melalui semangat belajar dan kompetisi yang sehat.
“ASN yang menunjukkan kemampuan, semangat belajar, dan prestasi akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Mereka akan dipertimbangkan untuk mengisi posisi strategis guna memperkuat perangkat daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara, Farid Firman, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam memperkuat kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Menurutnya, penyelenggaraan Diklat Manajemen Risiko yang diikuti 91 peserta tersebut sekaligus menjadi yang pertama kali dilaksanakan di BPKP Perwakilan Sumatera Utara, sehingga pelaksanaannya harus dibagi ke dalam tiga kelas.
“Ini menunjukkan komitmen yang sangat tinggi dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik, khususnya dalam penguatan APIP dan pengelolaan APBD,” katanya.
Farid menambahkan, BPKP Sumatera Utara akan terus memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, termasuk kepada Inspektorat dalam pelaksanaan reviu APBD tahun anggaran 2027 agar penyusunannya semakin tepat sasaran, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia juga menilai intensitas koordinasi yang terus terjalin antara Inspektorat Tapanuli Selatan dan BPKP menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem pengawasan yang lebih kuat melalui penerapan manajemen risiko.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kemampuan mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan setiap program berjalan efektif serta mampu mencapai target pembangunan. Risiko yang berasal dari faktor internal maupun eksternal harus diantisipasi melalui sistem manajemen risiko yang terintegrasi.
Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berharap seluruh peserta mampu membangun budaya sadar risiko di lingkungan kerja masing-masing serta menerapkan manajemen risiko secara konsisten guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. [Anwar]
