![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
MUARA ENIM, BERITAANDA – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim Ir. Hj. Sumarni M.Si menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Ke-26 yang digelar di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Kehadiran orang nomor satu di Bumi Serasan Sekundang ini membawa misi besar untuk menyuarakan berbagai kepentingan strategis daerah di hadapan ratusan kepala daerah se-Indonesia.
Momentum berskala nasional yang bertepatan dengan HUT Ke-80 Kabupaten Deli Serdang ini dimanfaatkan secara taktis oleh Ir. Hj. Sumarni sebagai jembatan diplomasi. Fokus utamanya adalah mempercepat pembangunan daerah serta memperjuangkan aspirasi mendasar masyarakat Muara Enim, terutama dalam menghadapi tantangan kebijakan dari pemerintah pusat.
Dalam forum Dialog Otonomi Daerah tersebut, Plt. Bupati Muara Enim secara lantang menyoroti urgensi keadilan fiskal bagi daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA). Kebijakan pusat terkait pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai sekitar Rp1,4 triliun dinilai sangat membebani ruang gerak fiskal pemerintah kabupaten.
“Pemotongan anggaran ini berdampak langsung pada pembiayaan sektor infrastruktur jalan yang kini menjadi keluhan utama masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Muara Enim,” ujar Ir. Hj. Sumarni.
Melalui jejaring Apkasi, ia menegaskan bahwa sebagai salah satu daerah penghasil energi nasional terbesar, sudah sepatutnya Muara Enim mendapatkan formulasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih proporsional guna membiayai kebutuhan mendasar publik.
Menyiasati impitan beban fiskal tersebut, Pemkab Muara Enim tidak tinggal diam. Ir. Hj. Sumarni bergerak mandiri dan agresif mencari alternatif pendanaan melalui skema bantuan keuangan khusus, Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, serta penguatan komitmen Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMN, BUMD, dan BUMS yang beroperasi di wilayah Muara Enim.
Selain itu, ketahanan anggaran internal akan diperkuat melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan fokus menggenjot penerimaan sektor pajak daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor, serta intensifikasi potensi retribusi lainnya.
Tidak hanya fokus pada pembiayaan fisik, Ir. Hj. Sumarni juga memanfaatkan momentum ini untuk memperjuangkan nasib para tenaga honorer. Ia menyuarakan agar pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat sepenuhnya diakomodasi oleh APBN pusat.
Menurutnya, pengalihan beban gaji PPPK ke APBD sangat memengaruhi kapasitas belanja daerah. Dukungan penuh dari pemerintah pusat sangat diharapkan agar hak-hak kesejahteraan aparatur daerah tetap terpenuhi tanpa mengorbankan porsi anggaran pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.
Disisi tata kelola, kepemimpinan Plt. Bupati berkomitmen penuh pada pemulihan citra daerah melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Langkah pembenahan internal seperti perbaikan birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta peningkatan akuntabilitas sengaja ditonjolkan di forum Apkasi demi meyakinkan para investor nasional bahwa Muara Enim adalah mitra investasi yang aman dan kondusif.
Sebagai strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tambang, hilirisasi komoditas non-tambang ikut diperjuangkan, khususnya pada sektor perkebunan kopi, kelapa sawit, serta karet. Diversifikasi ekonomi ini dinilai sangat krusial untuk menciptakan lapangan kerja baru yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal di tengah bayang-bayang transisi energi global. (Angga)
