![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
MUARA ENIM, BERITAANDA – Memasuki dua bulan masa kepemimpinannya, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim Ir. Hj. Sumarni M.Si menemui Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru di Griya Agung Palembang, Senin (10/8/2026).
Pertemuan tersebut digelar untuk menyampaikan laporan terkait dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan sejumlah langkah strategis yang telah dilakukan Pemkab Muara Enim sejak Sumarni menerima surat penugasan sebagai Plt Bupati pada 9 Juni 2026.
Dalam audiensi itu, Sumarni didampingi Sekretaris Daerah Muara Enim Ir. H. Yulius M.Si, serta para asisten dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Muara Enim.
Dihadapan Gubernur Sumsel, Sumarni menegaskan komitmen Pemkab Muara Enim untuk menjalankan berbagai arahan dan supervisi pemerintah provinsi, terutama program yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Untuk memastikan program berjalan efektif, Pemkab Muara Enim kini membagi pelaksanaan program ke dalam tiga tingkatan, yakni super prioritas, prioritas, dan reguler.
“Pemerintah daerah menitikberatkan fokus utama pada program super prioritas, tanpa mengabaikan 20 program strategis yang tertuang dalam visi-misi MEMBARA,” tegas Sumarni.
Sejumlah sektor vital menjadi perhatian utama, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga ketahanan pangan dan sektor pertanian.
Selain pelayanan dasar, Pemkab Muara Enim juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur pedesaan. Perbaikan jalan daerah, perluasan jaringan listrik hingga wilayah pelosok, serta pemenuhan kebutuhan air bersih terus didorong guna meningkatkan konektivitas sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat desa.
Persoalan kemacetan yang dipicu tingginya mobilitas kendaraan logistik dan angkutan batu bara juga menjadi perhatian dalam strategi pembangunan daerah.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Muara Enim menyatakan kesiapan mengawal percepatan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya pembangunan jalan tol dan penyelesaian pembangunan flyover.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus mengurangi beban lalu lintas pada jalur yang selama ini menjadi lintasan utama kendaraan angkutan logistik dan batu bara.
Disisi lain, Sumarni menegaskan bahwa langkah efisiensi dan penataan kembali anggaran tidak akan mengorbankan program prioritas maupun hak pegawai.
Ia memastikan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga tenaga paruh waktu tetap aman dan tidak mengalami pengurangan. Menurutnya, setiap penyesuaian anggaran dilakukan dengan tetap berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dengan penataan skala prioritas tersebut, Pemkab Muara Enim berharap pelaksanaan program pemerintahan tetap berjalan efektif, sekaligus memastikan pembangunan dan pelayanan publik tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Angga)
