![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
TAPANULI SELATAN, BERITAANDA – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) kembali menorehkan capaian membanggakan dengan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Opini WTP terbaru tersebut diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tapanuli Selatan tahun anggaran 2025.
Laporan tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, kepada Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, bersama Ketua DPRD Tapsel, Rahmat Nasution, dalam acara resmi yang berlangsung di Medan, Jumat (29/5/2026).
Pemkab Tapsel pertama kali meraih opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2014 pada masa kepemimpinan Bupati Syahrul M. Pasaribu.
Sebelumnya, pada tahun 2010 daerah ini masih menerima opini Disclaimer. Kemudian, kualitas laporan keuangannya meningkat dengan meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada periode 2011–2013. Sejak LKPD tahun anggaran 2014 hingga LKPD tahun anggaran 2025, opini tertinggi tersebut berhasil dipertahankan tanpa putus selama dua belas tahun berturut-turut.
Adapun rombongan Pemkab Tapsel yang turut mendampingi Bupati pada penyerahan LHP tersebut meliputi Wakil Bupati Jafar Syahbuddin Ritonga, Sekretaris Daerah Sofyan Adil Siregar, Inspektur Daerah Hamdy Saleh Pulungan, Kepala BPKAD Frananda, Plt Sekretaris DPRD Farwiz Rizky Daulay, serta Kabag Prokopim M. Yusuf Nasution.
Bupati Gus Irawan Pasaribu menyampaikan rasa syukur atas capaian beruntun tersebut. Ia juga mengapresiasi jajaran BPK RI Perwakilan Sumatera Utara yang dinilainya profesional, terbuka, dan kooperatif selama proses audit berlangsung.
“Kita bersyukur karena hari ini kembali menerima LHP atas LKPD tahun anggaran 2025 dalam keadaan baik. Terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK Sumut dan seluruh tim auditor yang telah bekerja sangat profesional serta membantu pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan,” ujar Gus Irawan.
Ia menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan momentum untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Dengan raihan WTP ke-12 ini, komitmen kami adalah memastikan temuan-temuan yang ada tidak kembali berulang. Audit bukan sekadar mencari kekurangan, tetapi menjadi ruang evaluasi untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.
Bupati juga berharap auditor BPK dapat terus memberikan masukan strategis yang dapat mendukung peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Tapanuli Selatan.
Sementara itu, Ketua DPRD Tapsel, Rahmat Nasution, menilai capaian tersebut sebagai bukti nyata konsistensi Pemkab Tapsel dalam menjaga integritas serta kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Ini merupakan WTP yang ke-12. Pertama kali kita raih atas LKPD tahun anggaran 2014, dan saat itu saya juga menjabat sebagai Ketua DPRD. Opini WTP ini bukan sekadar predikat, tetapi memberikan dampak nyata. Pemkab Tapsel bahkan pernah dua kali memperoleh Dana Rakca lebih dari Rp50 miliar sebagai bentuk apresiasi atas kualitas laporan keuangan,” ungkap Rahmat.
Diera kepemimpinan Syahrul M. Pasaribu, Pemkab Tapsel juga tercatat tujuh kali menerima Dana Insentif Daerah (DID) atau insentif fiskal. Selain itu, atas opini LKPD tahun anggaran 2015, daerah ini memperoleh Dana Rakca lebih dari Rp50 miliar pada tahun 2017. Kemudian, atas opini LKPD tahun anggaran 2018, Tapsel kembali menerima Dana Rakca sebesar Rp52 miliar lebih yang dicairkan pada tahun 2020. [Anwar]
