![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
LAMPUNG SELATAN, BERITAANDA – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tidak menurunkan kewaspadaan meski aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) mulai menunjukkan kondisi yang lebih baik.
Sebaliknya, kesiapsiagaan penanggulangan bencana terus diperkuat, mulai dari personel, peralatan, sistem peringatan dini, pusat kendali, hingga posko terpadu di desa-desa pesisir. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh kekuatan respons bencana dapat segera digerakkan apabila kondisi berkembang menjadi keadaan darurat.
Kesiapan tersebut ditegaskan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama saat memimpin rapat koordinasi terpadu bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sekaligus mengecek kesiapan penanganan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Selatan, Senin (7/9/2026).
“Hari ini kondisi Gunung Anak Krakatau sudah lebih membaik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Namun, kita tetap harus mengantisipasi kejadian terburuk. Jangan sampai kita lengah ketika kondisi sudah mulai membaik,” tegas Egi.
Menurutnya, kondisi yang mulai membaik justru harus dimanfaatkan untuk memastikan seluruh perangkat penanggulangan bencana berada dalam kondisi siap. Perbaikan situasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan kewaspadaan.
Karena itu, Egi melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan peralatan, personel, fasilitas komando, serta mekanisme respons yang akan digunakan apabila terjadi perubahan situasi.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Pemkab Lampung Selatan menetapkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD sebagai posko gabungan Forkopimda.
Pusdalops akan menjadi pusat koordinasi pemantauan kondisi, komunikasi, pengumpulan informasi, hingga pengendalian respons apabila terjadi keadaan darurat.
Penguatan kesiapsiagaan juga diperluas hingga tingkat desa. Pemkab Lampung Selatan akan membentuk posko terpadu di desa-desa prioritas pesisir yang masuk dalam kawasan Desa Tangguh Bencana (Destana). Posko tersebut ditargetkan mulai disiapkan dalam satu hingga dua hari ke depan.
“Kita sudah menentukan Pusdalops sebagai posko terpadu. Selanjutnya, dalam satu sampai dua hari ke depan kita akan membentuk posko terpadu di desa-desa prioritas pesisir. Ini bagian dari langkah kita untuk memastikan apabila terjadi sesuatu yang tidak terduga, kita sudah siap,” ujar Egi.
Kesiapan operasional BPBD juga diperkuat melalui pengecekan berbagai peralatan penanggulangan bencana, mulai dari tenda, perahu karet, pelampung, tandu, genset, hingga perlengkapan penyelamatan dan peralatan pendukung lainnya.
Bagi Egi, pengecekan tersebut bukan sekadar memastikan ketersediaan barang, tetapi juga untuk mengetahui kemampuan riil daerah ketika harus melakukan penanganan di lapangan.
Ia meminta BPBD melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap peralatan yang tersedia, kebutuhan yang masih kurang, maupun perlengkapan yang berlebih.
“Kita harus tahu alat yang kita punya, alat yang kurang, dan alat yang berlebih. Lakukan penajaman perencanaan agar kebutuhan penanggulangan bencana benar-benar terukur dan kesiapsiagaan kita semakin kuat,” katanya.
Selain peralatan, kesiapan sistem kendali dan informasi menjadi bagian penting dalam penanganan bencana.
Egi meninjau Gedung Pusdalops BPBD, termasuk Warning Receiver System (WRS) New Generation yang berfungsi menerima informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami.
Ia juga mengecek ruang Command Center yang dilengkapi LED videotron dan video wall untuk mendukung pemantauan data secara real-time selama 24 jam.
Sistem peringatan dini yang tersedia menjadi bagian dari perangkat deteksi untuk membantu pemerintah mengambil keputusan secara cepat ketika terdapat potensi ancaman bencana.
Kesiapsiagaan tidak hanya berpusat di ruang kendali. Egi meminta BPBD memastikan jalur evakuasi dan titik kumpul masyarakat dalam kondisi layak serta dapat digunakan secara optimal.
Pemeriksaan tersebut dinilai penting agar proses evakuasi dapat berlangsung cepat dan tanpa hambatan apabila terjadi keadaan darurat.
Disisi perlindungan masyarakat, Pemkab Lampung Selatan bersama Forkopimda terus memaksimalkan distribusi masker guna mengurangi risiko paparan abu vulkanik.
Upaya tersebut berjalan beriringan dengan penguatan komunikasi publik agar setiap perkembangan situasi dapat diterima masyarakat melalui informasi yang cepat, akurat, dan terkoordinasi.
“Percayakan informasi kepada pemerintah daerah. Jangan sampai informasi yang belum jelas justru menimbulkan kepanikan. Kominfo harus berkoordinasi dengan BPBD agar ruang komunikasi dan informasi kepada masyarakat dibuka secara jelas, cepat, dan akurat,” tegasnya.
Perhatian khusus juga diberikan kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil. Sejumlah posko kesehatan di desa-desa yang sebelumnya terdampak tsunami 2018 disiapkan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat apabila kondisi membutuhkan penanganan lebih lanjut.
“Kita utamakan kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan. Semua langkah yang kita lakukan harus bermuara pada keselamatan dan kesehatan masyarakat Lampung Selatan,” ujar Egi.
Sementara itu, kebijakan pembelajaran secara daring akan terus dievaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi di lapangan. Penyesuaian kebijakan akan dilakukan berdasarkan hasil pemantauan serta informasi dari instansi terkait.
Untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat, Pemkab Lampung Selatan juga akan menggelar simulasi kebencanaan setelah kondisi sebaran abu vulkanik dinilai cukup stabil.
Simulasi akan diarahkan pada pemahaman prosedur evakuasi dan penyelamatan diri, terutama dalam menghadapi potensi tsunami.
“Simulasi jangan hanya dilakukan di satu tempat. Kita harus membangun kesiapsiagaan di seluruh wilayah. Minimal dua kali dalam setahun harus ada pelatihan dan simulasi agar masyarakat tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi keadaan darurat,” kata Egi. (Kmf)
