![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
LAMPUNG SELATAN, BERITAANDA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Sejumlah langkah antisipasi disiapkan untuk melindungi masyarakat, khususnya warga di wilayah pesisir yang berpotensi terdampak hujan abu vulkanik.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Bupati Lampung Selatan melalui Zoom Meeting, Sabtu (5/9/2026) malam.
Rapat diikuti sejumlah perangkat daerah terkait untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam merespons perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau sekaligus menjamin keselamatan masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan mengatakan, berdasarkan pemantauan Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau, aktivitas erupsi saat ini berpotensi menimbulkan abu vulkanik.
Namun, kondisi tersebut disebut berbeda dengan erupsi pada 2018 yang disertai longsoran tubuh Gunung Anak Krakatau hingga memicu tsunami.
“Berdasarkan hasil pemantauan yang ada, potensi dampak yang perlu diwaspadai saat ini adalah hujan abu vulkanik. Kondisi ini berbeda dengan kejadian tahun 2018. Meski demikian, pemerintah daerah tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat,” ujar Hendry, Ahad (6/9/2026).
Sebagai langkah awal, Pemkab Lampung Selatan berkoordinasi dengan Polres Lampung Selatan untuk menghentikan sementara aktivitas wisata menuju Pulau Sebesi dan kawasan Gunung Anak Krakatau hingga kondisi dinyatakan aman oleh pihak berwenang.
Di sektor transportasi, Dinas Perhubungan bersama ASDP dan KSOP melakukan pemantauan terhadap kemungkinan dampak aktivitas vulkanik terhadap keselamatan penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni maupun Dermaga Canti.
Pemkab juga meminta seluruh kecamatan aktif turun ke lapangan untuk membantu masyarakat serta memberikan imbauan agar mengurangi aktivitas di luar rumah apabila terjadi hujan abu vulkanik.
Untuk mengantisipasi dampak terhadap kesehatan, Satpol PP dan Damkarmat, Dinas Kesehatan, BPBD, serta jajaran kecamatan disiagakan untuk membagikan masker dan menyiapkan pos kesehatan sesuai kebutuhan di wilayah terdampak.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap keselamatan nelayan. Masyarakat yang beraktivitas di laut diminta tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dalam radius paling dekat tiga kilometer serta mengikuti arahan petugas di lapangan.
Di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan diminta menyiapkan skenario pembelajaran alternatif apabila aktivitas erupsi berlanjut. Opsi peliburan sekolah maupun pembelajaran daring akan disesuaikan dengan perkembangan situasi dan rekomendasi instansi terkait.
Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan diminta menyiapkan cadangan pangan apabila dampak erupsi berlangsung berkepanjangan dan memengaruhi aktivitas masyarakat maupun nelayan.
Seluruh perangkat daerah juga diminta bergerak sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
“Bupati menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk bergerak sesuai perannya masing-masing. Kesiapsiagaan harus dilakukan secara terkoordinasi agar setiap perkembangan situasi dapat direspons dengan cepat dan tepat,” kata Hendry.
Untuk mengantisipasi apabila kondisi berkembang menjadi bencana yang lebih luas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diminta menyiapkan opsi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam struktur penanganan, BPBD Kabupaten Lampung Selatan ditunjuk sebagai perangkat daerah koordinator. Masyarakat dapat menghubungi Call Center BPBD di nomor 0823-5892-4600.
Tim penanganan bencana juga melakukan pemantauan serta pelaporan perkembangan kondisi secara berkala setiap tiga jam.
BPBD selanjutnya menyampaikan laporan perkembangan situasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai bagian dari sistem pelaporan berjenjang.
Untuk mencegah beredarnya informasi yang tidak akurat, seluruh publikasi terkait aktivitas dan penanganan erupsi Gunung Anak Krakatau dipusatkan melalui satu pintu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan.
“Kami mengajak media massa maupun media digital untuk bersama-sama menyebarluaskan informasi resmi yang telah terverifikasi. Masyarakat juga diharapkan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas sumbernya,” ujar Hendry. (Kmf)
