![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Pemerintah Provinsi Lampung kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi opini WTP ke-12 yang berhasil diraih secara berturut-turut oleh Pemprov Lampung.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Opini WTP ini bukan hanya sebuah prestasi, tetapi juga merupakan bukti komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Gubernur Mirza dalam rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Lampung di ruang sidang DPRD Provinsi Lampung, Jumat (12/6/2026).
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2025 dilakukan dalam rapat tersebut oleh BPK RI kepada Gubernur Lampung dan pimpinan DPRD Provinsi Lampung.
Kegiatan itu dihadiri Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI Novi Gregory Antonius Pelenkahu, Kepala BPK Perwakilan Lampung Nugroho Heru Wibowo, pimpinan DPRD Provinsi Lampung, Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, serta jajaran perangkat daerah.
BPK menyatakan opini WTP setelah melakukan pemeriksaan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan menilai laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Menurut Gubernur Mirza, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh organisasi perangkat daerah, dukungan DPRD, serta pengawasan dari berbagai pihak dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, dan bertanggung jawab. Ia juga mengapresiasi BPK RI yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional serta memberikan berbagai rekomendasi untuk penyempurnaan tata kelola pemerintahan.
“Masukan, koreksi, dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan menjadi bahan penting bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Meski kembali meraih opini WTP, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK melalui penyusunan rencana aksi di setiap perangkat daerah agar pengelolaan keuangan semakin efektif, efisien, dan akuntabel.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Novi Gregory Antonius Pelenkahu, mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung yang mampu menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 kali berturut-turut mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Ia menegaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara independen dan profesional sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
Selain memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, BPK juga menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah, diantaranya meningkatkan ketepatan perencanaan pendapatan daerah, memperkuat pengendalian belanja, mengoptimalkan sistem pengendalian internal, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, mempercepat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas penganggaran, pengendalian belanja, dan penguatan sistem pengendalian internal. BPK juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah agar pelaksanaan program pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan. (Katharina)
