![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy M.S mengapresiasi strategi pembangunan berbasis hilirisasi yang tengah dikembangkan Pemerintah Provinsi Lampung. Konsep pembangunan yang dimulai dari desa dinilai selaras dengan arah pembangunan nasional menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Apresiasi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas di Kantor Gubernur Lampung, Jumat (24/7/2026), yang diterima langsung Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmennya menjadikan Lampung sebagai pusat hilirisasi pangan nasional. Menurutnya, kekuatan sektor pertanian yang dimiliki daerah harus diimbangi dengan pembangunan industri pengolahan agar nilai tambah komoditas dapat dinikmati masyarakat, terutama petani.
“Kami ingin membangun dari desa. Pertumbuhan ekonomi harus terjadi di desa, uang harus berputar di desa, dan seluruh potensi pertanian yang dimiliki Lampung harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Gubernur.
Kunjungan kerja tersebut juga dihadiri para deputi Kementerian PPN/Bappenas, kepala daerah kabupaten/kota se-Lampung, unsur Forkopimda, pimpinan perguruan tinggi, pelaku usaha, serta jajaran Pemerintah Provinsi Lampung.
Dalam paparannya, Gubernur menjelaskan Lampung memiliki luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare dan merupakan provinsi terpadat kedua di Sumatera. Sekitar 70 persen penduduknya bergantung pada sektor pertanian sehingga peningkatan produktivitas dan hilirisasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi daerah.
Lampung saat ini tercatat sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Produksi padi menempatkan provinsi ini di peringkat keenam nasional dengan surplus sekitar 900 ribu ton beras. Lampung juga berada di peringkat kelima nasional sebagai penghasil jagung, sementara sekitar 70 persen produksi singkong nasional berasal dari daerah tersebut.
Selain itu, Lampung dikenal sebagai penghasil nanas terbesar dengan kontribusi sekitar 23 persen terhadap produksi dunia. Komoditas unggulan lainnya meliputi tebu, kopi, lada, kakao, pisang, kelapa sawit, hingga sektor peternakan.
Meski memiliki potensi besar, Gubernur mengakui hilirisasi komoditas pertanian masih menjadi tantangan. Sebagian besar hasil produksi masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah belum sepenuhnya dinikmati masyarakat.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan sejumlah program strategis, di antaranya pembangunan fasilitas produksi pupuk hayati cair di sekitar 2.500 desa yang ditargetkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian hingga 15–30 persen.
Selain itu, pemerintah juga akan membangun fasilitas pengering (dryer) di 500 desa guna menjaga kualitas hasil panen, memperpanjang masa simpan komoditas, menjaga stabilitas pasokan, sekaligus meningkatkan posisi tawar petani.
Program Desaku Maju juga terus dikembangkan sebagai upaya mengintegrasikan hilirisasi komoditas di tingkat desa. Melalui program tersebut, komoditas seperti jagung, kopi, kakao, padi, hingga singkong akan diolah menjadi produk bernilai tambah sebelum dipasarkan.
Menurut Gubernur, pengembangan industri berbasis desa tersebut juga akan mendukung pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penyediaan bahan pangan yang diproduksi masyarakat desa.
Di bidang sumber daya manusia, Pemerintah Provinsi Lampung turut memperkuat program vokasi, kelas migran, serta pelatihan berbasis kebutuhan dunia kerja guna mencetak tenaga kerja yang lebih kompetitif.
Gubernur juga memaparkan dampak positif kebijakan peningkatan harga gabah, jagung, dan singkong yang dinilai mampu meningkatkan pendapatan petani, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkuat daya beli masyarakat. Hal itu tercermin dari meningkatnya pembelian kendaraan bermotor, alat mesin pertanian, hingga jumlah hewan kurban pada Iduladha 2026.
Dalam forum tersebut, Gubernur turut mengusulkan pembentukan National Cassava Center di Lampung sebagai pusat pengembangan singkong nasional. Pusat riset tersebut diharapkan mampu menghasilkan varietas unggul, meningkatkan produktivitas hingga 35–50 ton per hektare, sekaligus memperkuat daya saing industri tapioka Indonesia.
Menanggapi paparan tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai rencana pembangunan yang disusun Pemerintah Provinsi Lampung. Bahkan, Lampung diproyeksikan menjadi model pembangunan berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) dengan kekuatan hilirisasi sektor pertanian.
“Bappenas siap mendukung berbagai perencanaan pembangunan Lampung,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh deputi Bappenas segera menindaklanjuti berbagai usulan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Lampung, mulai dari pengembangan kawasan industri pangan, peningkatan produktivitas pertanian, hingga penguatan hilirisasi yang berorientasi ekspor dan berkelanjutan.
Menurut Rachmat, identifikasi persoalan pembangunan yang dipaparkan Gubernur Lampung telah memberikan arah yang jelas bagi pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan. Perencanaan pembangunan, kata dia, harus berangkat dari kebutuhan daerah hingga tingkat desa agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. (Katharina)
