Mingrum Gumay Temui Massa Aksi Gedor Lampung 809, Berikan Kepastian Payung Hukum Untuk Ojol

27

BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay temui massa aksi Gerakan Aksi Roda Dua dan Empat (Gedor) Lampung 809, di halaman gedung dewan setempat, Kamis (8/9/2022).

Koordinator lapangan, Miftahul Huda menyampaikan, kehadiran sejumlah organisasi ojek online dengan nama Gedor Lampung 809 ini untuk menolak secara tegas kenaikan harga BBM yang dinilai memberatkan pengemudi ojek maupun sopir online.

“BBM merupakan modal awal kerja bagi pengemudi online, untuk itu secara tegas kami nyatakan sikap keberatan, dan meminta pemerintah daerah mempercepat distribusi bantuan akibat terdampak kenaikan tersebut,” ujar Miftahul Huda yang biasa disapa Iip ini.

Iip juga menyesalkan pernyataan sikap mengenai legal dan ilegal perihal transportasi yang ada di Bandar Lampung. Karena menurut dia, harusnya pejabat daerah tidak mengeluarkan pernyataan yang sifatnya tendensius tanpa memberikan solusi yang kongkrit.

“Kami minta kepada DPRD Provinsi Lampung untuk memfasilitasi ojol dalam memberikan payung hukum dan kepastiaan hukum, karena selama ini keberadaan ojol terkesan tidak dianggap oleh pemerintah daerah,” ujar Iip.

Ia juga berharap ojol dapat berkolaborasi dengan pemda dalam berkontribusi memberikan sumbangsihnya terhadap pendapatan daerah.

“Kita tidak hanya mengeluh dalam kondisi sulit saat ini, sebagai bagian dari masyarakat Lampung kita harus dan ikut serta membantu pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi pasca Covid-19 melalui peluang-peluang yang selama ini potensinya sangar besar, tapi tidak tersentuh sama sekali,” pungkasnya.

Sementara, Ketua DPRD Lampung menyampaikan dalam waktu dekat dibantu komisi terkait, akan memformulasikan payung hukum yang melibatkan stakeholder dan komunitas ojol membuat rumusan payung hukum secara bersama-sama.

“Sengaja saya undang Kepala OPD terkait untuk melihat, mendengarkan secara langsung aspirasi dari komunitas ojol, agar dalam waktu yang tidak lama segera diformulasikan kedepannya, dan ini usulan yang akan disampaikan dari DPRD,” ungkap Mingrum.

Dirinya juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah sudah melakukan konsolidasi dan antisipasi mengenai dampak kenaikan di sejumlah sektor.

“Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah merumuskan sejumlah langkah kedepan, serta mempercepat distribusi bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang terdampak akibat kenaikan harga BBM,” jelasnya.

Terakhir, ia menegaskan kepada aparatur penegak hukum untuk bertindak tegas bagi oknum yang melakukan penimbunan BBM serta penyalahgunaan manfaat bantuan pemerintah.

“Saya minta untuk ditindak tegas dan tidak ada kompromi soal itu, siapapun orangnya apapaun latarbelakangnya segera diproses. Saya tidak mau dengar ada komunikasi hingga negoisasi di lapangan,” pungkas Mingrum. (Katharina)

Bagaimana Menurut Anda