![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) setempat menggelar rapat pleno semester I tahun 2026.
Kegiatan ini dihadiri oleh Bank Indonesia, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Lampung, industri jasa keuangan, TPAKD kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Rapat pleno tersebut menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian program, memperkuat sinergi antaranggota TPAKD, sekaligus merumuskan langkah percepatan akses keuangan yang lebih efektif dan berdampak bagi masyarakat Lampung.
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy mengatakan, TPAKD memiliki peran penting sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, dan industri jasa keuangan dalam mendorong perluasan akses keuangan di daerah. Sepanjang 2025 hingga triwulan I tahun 2026, berbagai program TPAKD telah dijalankan, meliputi kegiatan literasi dan inklusi keuangan, business matching, serta pengembangan keuangan syariah.
Menurut Otto, OJK bersama pemerintah daerah dan industri jasa keuangan terus mengoptimalkan sejumlah program unggulan TPAKD, diantaranya Desa PERKASA, Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS), SICANTIKS, dan Bank Sampah Sekolah sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat serta penguatan sektor produktif daerah.
“Hingga semester I tahun 2026, optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menjangkau sekitar 74 ribu debitur. Sementara itu, Program Simpanan Pelajar (SimPel) telah melibatkan 16.718 pelajar, serta telah ditetapkan tiga Desa PERKASA untuk memperluas akses keuangan dan mendorong pengembangan ekonomi masyarakat di tingkat desa,” ujarnya.
Ia menegaskan, kolaborasi yang kuat antaranggota TPAKD perlu terus diperkuat guna meningkatkan akses keuangan, memperkuat UMKM, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela MM menyatakan, bahwa akses keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya pada sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan ekonomi kreatif.
Menurutnya, TPAKD harus menjadi forum strategis yang mampu memastikan setiap program berjalan sesuai dengan roadmap yang telah disusun serta menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Ia juga mendorong peningkatan akses pembiayaan, terutama bagi UMKM dan masyarakat di wilayah yang masih memiliki keterbatasan layanan keuangan formal.
“Seluruh program TPAKD harus berorientasi pada hasil dan dampak nyata, baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas inklusi keuangan, maupun mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung,” kata Jihan.
Rapat pleno ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program unggulan TPAKD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Program yang dievaluasi meliputi optimalisasi penyaluran KUR, SimPel, Desa PERKASA, literasi pasar modal, pengembangan UMKM, EPIKS, pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah, serta berbagai inisiatif inklusi keuangan lainnya.
Melalui rapat pleno tersebut, seluruh anggota TPAKD Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam memperluas akses keuangan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, memperkuat sektor UMKM dan ekonomi produktif, serta mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. (*)
