PALEMBANG, BERITAANDA – Tingginya angka konflik agraria di Provinsi Sumsel, menjadi perhatian serius dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sumsel untuk mempercepat penanganan konflik tersebut melalui forum group discussion (FGD) dengan menggandeng langsung Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel, Selasa (30/11), di Ball Room Hotel Novotel Palembang.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, Forkopimda sepakat konflik agraria ini tidak dapat diselesaikan secara parsial, harus komprehensif untuk mencegah jangan sampai terjadi konflik di tanah masyarakat. Deteksi konflik yang akan terjadi harus dilakukan agar Sumsel memang benar-benar zero konflik.
“Konflik masyarakat dengan masyarakat itu sendiri yang kerap kali terjadi. Inilah yang mesti dicari apa pnyebababnya, bahkan ada konflik antar keluarga (anak dengan orangtua). Untuk tidak ada kata terlambat, mari mulai inventarisasi potensi yang mungkin terjadi, terutama konflik agraria di Sumsel. Forkompimda bisa membantu mencarikan solusi penyelesaiannya,” kata dia.
Kapolda Sumsel Irjen Pol. Drs. Toni Harmanto MH mengatakan, kami setidaknya sudah menerima 33 kasus yang berkaitan dengan konflik agraria.
“Laporan yang diterima Polda Sumsel ada sengketa antar masyarakat dengan masyarakat, ada masyarakat dengan koorporasi. Dalam penanganan perkara ini Polda Sumsel berkoordinasi dengan BPN Sumsel,” katanya.
Kepala Kantor Wilayah BPN Sumsel, Pelopor mengatakan, dari 33 konflik yang tercatat di Polda, 10 diantaranya sudah ditangani oleh BPN.
“Untuk mencegah kejahatan agraria urus sendiri untuk legalitas tanah. Jangan percayakan kepada orang lain. Kalaupun harus diwakilkan carilah lembaga yang benar-benar dipercaya, yang berkompeten,” katanya.
“Permasalahan utama konflik agraria mayoritas karena tanah tidak dimanfaatkan pemiliknya. Kalau sudah ada konflik agrarian, BPN menyarankan untuk penyelesaian diupayakan melalui mediasi dan tidak harus sampai ke meja hijau atau pengadilan,” bebernya. [Iwan]
Bagaimana Menurut Anda
