![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Pemerintah Provinsi Lampung kembali menorehkan capaian positif dalam menjaga stabilitas ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2026, Lampung menjadi provinsi dengan tingkat inflasi tahunan (year-on-year) terendah di Pulau Sumatera, yakni sebesar 1,76 persen.
Capaian tersebut menjadi indikator keberhasilan berbagai langkah pengendalian inflasi yang dilakukan secara konsisten oleh Pemerintah Provinsi Lampung bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Prestasi itu disampaikan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Perubahan Regulasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Rapat dipimpin Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, dan diikuti secara virtual oleh seluruh pemerintah daerah, Selasa (4/8/2026).
Pemerintah Provinsi Lampung diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansah, dari Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.
Dalam arahannya, Yusharto Huntoyungo menjelaskan bahwa inflasi nasional terus menunjukkan tren membaik sejak pemerintah pusat dan daerah secara rutin menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi mulai Oktober 2022. Saat itu inflasi nasional tercatat sebesar 5,95 persen, sedangkan hingga akhir Juli 2026 berhasil ditekan menjadi 2,88 persen secara tahunan, dengan deflasi bulanan sebesar 0,14 persen.
“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pemerintah daerah yang secara konsisten melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi sehingga stabilitas harga dapat terus terjaga,” ujar Yusharto.
Dalam paparannya, Yusharto menegaskan Lampung menjadi provinsi dengan inflasi terendah di Sumatera, sementara inflasi tertinggi di kawasan tersebut terjadi di Provinsi Aceh sebesar 5,38 persen.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar terus mewaspadai pergerakan harga sejumlah komoditas strategis seperti beras, bawang putih, minyak goreng, daging ayam ras, dan daging sapi yang masih menjadi penyumbang inflasi di berbagai daerah. Sebaliknya, harga bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan gula pasir cenderung mengalami penurunan di sebagian besar wilayah.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono menjelaskan, bahwa Indonesia pada Juli 2026 mengalami deflasi bulanan sebesar 0,14 persen, inflasi tahunan sebesar 2,88 persen, serta inflasi tahun kalender sebesar 1,65 persen.
Menurutnya, penurunan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi faktor utama terjadinya deflasi. Komoditas seperti bawang merah, cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, dan tomat menjadi penyumbang terbesar penurunan inflasi, sementara beras dan bawang putih masih mengalami kenaikan harga.
Ateng juga mengungkapkan Kabupaten Lampung Timur menjadi daerah dengan deflasi terdalam di Sumatera sekaligus termasuk kabupaten dengan tingkat inflasi tahunan terendah di kawasan tersebut.
Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansah mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil sinergi pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga.
“Alhamdulillah, inflasi Provinsi Lampung pada Juni dan Juli mengalami penurunan. Secara month-to-month yang sebelumnya sebesar 0,55 persen kini menjadi minus 0,49 persen. Kemudian secara year-on-year turun dari 2,46 persen menjadi 1,76 persen, sedangkan year-to-date juga menurun dari 2,40 persen menjadi 1,92 persen. Ini menunjukkan berbagai langkah pengendalian inflasi yang selama ini kita lakukan telah memberikan hasil yang signifikan,” kata Yanyan.
Ia menjelaskan, penurunan inflasi tersebut sejalan dengan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Provinsi Lampung yang dalam beberapa pekan terakhir berada pada level negatif, sehingga laju inflasi semakin terkendali.
Selain membahas pengendalian inflasi, Yanyan meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil rapat, termasuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Lampung.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat sistem early warning dalam pengendalian inflasi melalui pemantauan berkelanjutan terhadap produksi, distribusi, perkembangan harga harian, ketersediaan pasokan, serta ekspektasi pasar.
“Saya berharap mekanisme early warning ini terus diperkuat sehingga potensi gejolak harga dapat dideteksi lebih awal. Dengan pemantauan yang detail dan berkelanjutan, pemerintah daerah dapat mengambil langkah cepat dan tepat untuk menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat,” pungkasnya. (Katharina)
