![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, mengoptimalkan penerimaan pajak melalui integrasi layanan pertanahan, serta mengawal percepatan program bedah rumah nasional pada 2026.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah secara virtual yang diikuti Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansah, dari Ruang Command Center Lantai II Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (10/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian menyoroti salah satu program prioritas Presiden, yakni pelaksanaan bedah rumah sebanyak 400.000 unit di seluruh Indonesia pada 2026.
“Ini angka yang jauh lebih besar dari tahun 2025, yaitu 45.000 unit. Melalui Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 6 Tahun 2026, akan ada berbagai kemudahan agar penerima manfaat bedah rumah bisa lebih mudah dalam prosesnya,” ujar Tito.
Terkait Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri ATR/BPN dan Mendagri, Tito menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diinisiasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian ATR/BPN sangat penting untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Kolaborasi tersebut sekaligus diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai salah satu sumber pendapatan pajak daerah.
Disisi lain, Mendagri menyambut positif rilis inflasi nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan tren perbaikan. Inflasi nasional tercatat turun dari 3,34 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya menjadi 2,88 persen.
“Ini angka yang ideal karena target kita adalah 2,5 persen dengan deviasi 1 persen, atau pada rentang 1,5 persen sampai dengan 3,5 persen,” ungkap Tito.
Perbaikan tersebut juga tercermin dari deflasi secara bulanan (month to month/mtm) sebesar 0,14 persen pada periode Juni-Juli 2026. Tito menggarisbawahi bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi sebesar 0,89 persen.
“Good news-nya adalah yang paling kita jaga betul terkait masalah perut ini mengalami deflasi. Artinya, harga-harga relatif turun dan komoditas penting harganya terjaga,” terangnya.
Meski demikian, pemerintah tetap diminta mewaspadai sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang kenaikan harga, antara lain bawang merah, emas perhiasan, cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam ras.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa secara umum perkembangan harga pada Juli 2026 masih relatif terkendali. Namun, siklus tahunan tahun ajaran baru memberikan andil terhadap inflasi sektor pendidikan sebesar 0,55 persen yang terjadi di 32 provinsi.
“Inflasi ini disumbang oleh kenaikan biaya pendidikan sekolah dasar, taman kanak-kanak, dan bimbingan belajar dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,01 persen,” papar Amalia.
Sementara itu, terkait Indeks Perubahan Harga (IPH) di Pulau Sumatera, kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 4,27 persen. Kenaikan tersebut didominasi komoditas daging ayam ras, beras, dan cabai merah.
Di Pulau Jawa, kenaikan IPH tertinggi terjadi di Kabupaten Sidoarjo sebesar 2,45 persen. Komoditas yang menjadi penyumbang utama meliputi daging ayam ras, cabai rawit, dan daging sapi.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Nusron Wahid menegaskan, bahwa kolaborasi kebijakan antarinstansi diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Target kami pada tahun ini adalah melakukan transformasi pelayanan untuk meningkatkan Indeks Business Ready (B-Ready) kita, di mana saat ini peringkat Indonesia masih di urutan 40 dari 101 negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, mutlak diperlukan peningkatan kualitas layanan melalui transformasi dan re-engineering,” pungkas Nusron. (Katharina)
