![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Angka inflasi Provinsi Lampung hingga Juli 2026 tercatat sebesar 1,76 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Capaian tersebut menjadi yang terendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Sumatera.
Kondisi ini mendapat perhatian dari DPRD Provinsi Lampung. Dewan menilai capaian inflasi yang rendah harus dipertahankan untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung, Maulidah Zauroh mengatakan, pengendalian inflasi tidak terlepas dari sinergi pemerintah daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga.
“Keberhasilan menekan inflasi menjadi bukti sinergi antara pemerintah daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan seluruh pemangku kepentingan berjalan efektif dalam menjaga kestabilan harga serta ketersediaan pasokan kebutuhan masyarakat,” kata Maulidah Zauroh, Jumat (7/8/2026).
Menurut Maulidah, capaian inflasi yang rendah harus menjadi pemacu bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan kebijakan pengendalian harga. Pengawasan di lapangan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan, khususnya terhadap komoditas yang memiliki pengaruh besar terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan, stabilitas harga kebutuhan pokok berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Karena itu, berbagai potensi kenaikan harga harus diantisipasi sejak dini agar tidak berkembang menjadi gejolak inflasi.
DPRD Lampung, lanjut Maulidah, akan terus menjalankan fungsi pengawasan dengan mendorong pemerintah daerah memperkuat sistem peringatan dini atau early warning system. Pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan pasokan juga dinilai perlu dilakukan secara rutin.
Koordinasi lintas sektor menjadi salah satu aspek yang turut mendapat perhatian. Pemerintah daerah bersama TPID dan para pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat bergerak cepat ketika muncul indikasi gangguan pasokan maupun kenaikan harga komoditas tertentu.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah. Selain berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, pengendalian inflasi juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi.
DPRD Provinsi Lampung menegaskan fungsi pengawasan akan terus dilakukan agar capaian inflasi yang saat ini berada pada level rendah dapat dipertahankan. Di sisi lain, kebijakan pengendalian harga diharapkan benar-benar memberikan dampak terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat. (Katharina)
