Terkait Infrastruktur di Kota, 7 Anggota DPRD Dapil Bandar Lampung Akan Bicarakan dengan Dinas Terkait

7

BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Serap aspirasi masyarakat, 7 anggota DPRD Provinsi Lampung dapil Bandar Lampung turun di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton dan Bandar Lampung, Selasa (23/2).

Dalam kunjungannya, 7 anggota dewan yang dikomandoi oleh Budiman AS (Demokrat), Fauzan Sibron (NasDem), Azwar Yakub (Golkar), Rahmat Mirzani Djausal (Gerindra), Yusirwan (PAN), AR Suparno dan Kostiana (PDIP) ini, terima keluhan masyarakat terkait permasalahan yang terjadi di daerah tersebut. Seperti soal drainase atau gorong-gorong yang dinilai kurang berfungsi sehingga menyebabkan banjir di beberapa titik di kelurahan tersebut, hingga kekurangan air bersih.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Kostiana mengatakan, akan menindaklanjuti hal itu, yakni berkoordinasi dengan dinas terkait, soal permasalahan di bidang infrastruktur seperti drainase, karena merupakan bidang di mitra kerjanya.

“Kita akan tindak lanjuti persoalan ini dengan berkoordinasi bersama dinas terkait. Ini sebenarnya kewenangan kota, tetapi akan kita usulkan untuk diteruskan ke dinas yang bersangkutan,” ucap bendahara PDIP Provinsi Lampung ini.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Fraksi NasDem Fauzan Sibron mengatakan, infrastruktur baik jalan maupun drainase di Kelurahan Surabaya ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Namun menurutnya, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan menindaklanjuti dengan cara mengusulkan ke walikota terpilih Eva Dwiana yang akan dilantik dalam waktu dekat.

Terkait air bersih, anggota DPRD Lampung lainnya Azwar Yakub mengatakan bersama para dewan lain, pihaknya akan mengusulkan sumur bor di daerah tersebut dalam waktu dekat.

Sementara itu, Budiman AS mengatakan masing-masing aspirasi akan dimasukkan ke e-pokir untuk ditindaklanjuti ke program kerja mendatang. “Permasalahan yang ada di masyarakat hari ini akan kita tindaklanjuti ke program kerja mendatang,” timpal anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung ini.

Ketua Demokrat Bandar Lampung ini juga menyoroti soal pembatasan jam operasional di Bandar Lampung. Menurutnya, pembatasan jam operasional tersebut juga terkait dengan meningkatnya angka pengangguran. Dilihat dari data BPS kita Bandar Lampung selama masa pandemi Covid-19, terjadi peningkatan persentase pengangguran sebesar 1,64 persen.

“Jika pembatasan jam operasional tetap diberlakukan, dikhawatirkan jumlah (pengangguran) tersebut akan terus bertambah, karena pengusaha tidak mungkin untuk merekrut pekerja lebih banyak, bahkan bisa terjadi efiensi karyawan agar bisnis tetap bisa hidup,” ucapnya

Selain permasalahan-permasalahan di atas, ada satu aspirasi yang menjadi pusat perhatian yang datang dari Yose Rizal. Namun, Yose Rizal yang satu ini bukanlah suami dari anggota dewan Kostiana, melainkan salah seorang ibu yang berdomisili di kelurahan tersebut.

“Permasalahan banjir berawal dari sampah yang berserakan di daerah sini, karena minimnya tempat sampah di setiap gang maka kita meminta di tiap RT harus dibuatkan tempat sampah,” tandas Yose Rizal.

Terkait air bersih juga, menurutnya, jangan jadi pepesan kosong. Dirinya meminta para anggota DPRD Provinsi Lampung dapil Bandar Lampung merealisasikan pengadaan sumur bor di daerah tersebut. “Soal air bersih, kita minta sampai tuntas jangan sampai tahun depan lagi,” tutupnya. (Katrine)

Bagaimana Menurut Anda