Sejak Awal Tahun, Berbagai Kasus Sengketa Lahan Berhasil Diselesaikan Dispertan OKI

184

KAYUAGUNG-OKI, BERITAANDA – Terhitung sejak Januari 2020 hingga Juni 2020, penanganan kasus sengketa lahan berdasarkan pengaduan yang masuk ke Dinas Pertanahan (Dispertan) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) alami peningkatan cukup signifikan dari sebelumnya.

Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pertanahan OKI, Dedi Kurniawan, Jumat (3/7/2020).

Menurutnya, berdasarkan data tabulasi yang dikeluarkan, tercatat sebanyak 15 kasus sengketa lahan yang beberapa diantaranya berhasil diselesaikan.

“Ada 4 kasus yang sudah selesai 100 persen, sisanya sedang dalam proses penanganan. Secara persentase, sebanyak 2 kasus sudah mencapai 75 persen, 2 kasus kurang dari 25 persen, dan 7 kasus kurang dari 50 persen,” kata Dedi

Peningkatan tersebut, masih kata Dedi, terjadi berkat komunikasi serta koordinasi yang baik yang dilakukan pihaknya bersama para pemangku kepentingan. Selain itu, pihaknya juga menggunakan metode baru.

“Pihak bersengketa tidak kita pertemukan dalam satu musyawarah, di awal kita lakukan pengumpulan data dari masing-masing pihak, dan pendekatan persuasif kepada masing-masing pihak, sehingga diketahui keinginan dari masing-masing pihak,” ujar Dedi.

Kemudian, kata Dedi lagi, kita juga berikan advice atau pertimbangan kepada masing-masing pihak secara tersendiri terhadap kemungkinan-kemungkinan apa saja yang akan terjadi bila salah dalam mengambil keputusan.

“Kita juga melibatkan seluruh elemen, mulai dari tingkat terbawah, desa dan kecamatan, lalu rekomendasi akhir atau pertimbangan teknis kami juga melibatkan OPD terkait, misalnya pada kasus klaim lahan perkebunan,” jelas Dedi.

Terkait pencapaian tersebut, sebagai mediator tentu agenda-agenda pertemuan dan peninjauan ke lapangan akan dilakukan untuk bahan penunjang tindak lanjut. Sambung Dedi, kadangkala penanganan sebuah konflik kita sangat memerlukan dukungan dan kerjasama dari rekan-rekan Kepolisian, TNI dan bapak-bapak dari Kejaksaan OKI.

“Sebagai contoh misalnya Jaksa Pengacara Negara, dan misalnya pada rencana penanganan kasus plasma Desa Balian, bahwa kasus tersebut akan sulit dipecahkan bila hanya mengandalkan pemerintah daerah, namun perlu tindakan extraordinary dengan melibatkan bapak-bapak dari Polres OKI, Kejaksaan OKI dan Kodim 0402, mengingat rumitnya persoalan tersebut,” ungkap Dedi lagi.

Dengan segala pencapaiannya ini, Dedi berharap kedepan, Dispertan semakin profesional dan semakin meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan, terutama di bidang pengaduan masyarakat.

“Tahun depan kami akan membuat sebuah perangkat aplikasi, dimana masyarakat bisa memantau secara langsung proses penanganan yang dilakukan oleh Dispertan. Progresnya sudah sampai dimana serta aksesnya kita rencanakan diteruskan ke lembaga-lembaga terkait sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi. Tentu upaya-upaya tersebut diatas adalah salah satu dukungan Dinas Pertanahan untuk OKI MANDIRA,” pungkasnya. (Iwan)

Bagaimana Menurut Anda