PPATK Gandeng Unsri Sosialisasikan Anti Pencucian Uang

131

PALEMBANG, BERITAANDA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bekerjasama dengan Universitas Sriwijaya (Unsri) kembali menggelar diskusi kontemporer anti pencucian uang yang digelar secara daring yang mengangkat tema ‘Implikasi Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Pertumbuhan dan Integritas Perekonomian Nasional’, Kamis (1/7).

Acara ini di hadiri 500 orang peserta terdiri dosen, jurnalis dan mahasiwa dari sejumlah universitas di tanah air dan praktisi.

Seminar ini dimoderatori Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Ariodillah Hidayat SE M.Si. Dengan mengundang sejumlah narasumber Direktur Analisis dan Pemeriksaan I PPATK Muhammad Novian, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Prof Dr. Bernadette Robiani SE. MSc, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten Dr. Asep N. Mulyana SH MH, Pengamat Ekonomi Dr. Aviliani SE M.Si.

Ketua panitia Dr. Mukhlis SE M.Si selaku ketua panitia pelaksaan seminar mengatakan, keberadaan rezim anti pencucian uang yang efektif di Indonesia merupakan kebutuhan riil di dalam membantu stabilitas pembangunan ekonomi dan penegakan hukum.

“Rezim ini akan dapat berjalan secara efektif bilamana seluruh elemen dan komponen yang ada di masyarakat bersama-sama bahu membahu di dalam membangun dan mengembangkannya,” ujar dia.

Dilanjutkan Mukhlis, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai focal point dalam membangun rezim anti pencucian uang memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari  kalangan akademisi dan mahasiswa yang dapat memperkaya khasanah kajian anti pencucian uang di Indonesia.

“Negara yang tidak menerapkan anti pencucian uang atau pendanaan teroris (APU-PPT) akan disekat dari sistem keuangan global, karena negara lain tidak ingin uang panas dari negara tersebut menginfiltrasi sistem keuangan mereka melalui transfer dana, transaksi L/C, kartu kredit dan sebagainya,” ungkapnya.

Sementara itu wakil ketua seminar Ariodillah Hidayat SE M.Si menambahkan, Indonesia dianggap oleh pasar dunia sebagai high risk jurisdiction dari perspektif kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang. Predikat ini dapat menghambat investasi dan mengganggu reputasi Indonesia di mata pasar.

“Persoalan TPPU dan kejahatan ekonomi lainnya perlu menjadi concern, mengingat dampaknya terasa di berbagai lini ekonomi dan hukum,” terangnya.

Ari juga menambahkan, perkembangan teknologi informasi membuat lalu lintas transaksi keuangan menjadi semakin kompleks, dengan keberadaan financial technology (Fintech), e-commerce, pinjaman online (pinjol), crowdfunding, hingga berbagai bisnis ilegal yang sumber pendanaannya berasal dari TPPU.

“Diskusi ini juga sebagai bentuk implementasi amanat yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang,yaitu memberikan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan TPPU kepada publik, dan diskusi ini juga mendiskusikan isu strategis terkini terkait efektivitas penanganan tindak pidana ekonomi dan tindak pidana pencucian uang,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Utama PPATK, Rirandi mengatakan, praktik TPPU menimbulkan shadow economy yang dapat diartikan sebagai semua aktivitas ekonomi yang berkontribusi terhadap perhitungan produk nasional bruto maupun produk domestik bruto tetapi aktivitas tersebut sama sekali tidak terdaftar.

Selain itu, TPPU dan kejahatan ekonomi lainnya juga mengakibatkan terjadinya moral hazard di berbagai sektor jasa keuangan.

“Semoga usaha dan langkah bersama mengantisipasi tindak pencucian uang guna menjaga kestabilan ekonomi ini bisa berjalan dengan baik. Informasi dan sosialisasi ini perlu terus dilanjutkan agar masyarakat paham bahaya dan dampak pencucian uang yang bisa mengancam kestabilan ekonomi bangsa,” ujarnya saat membuka webinar.

Sementara itu Rektor Universitas Sriwijaya Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU berharap diskusi ini bisa membangun pemahaman dan kesadaran bagi kalangan akademisi dan mahasiswa di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan fakultas lainnya di Universitas Sriwijaya untuk dapat bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APUPPT) membangun Indonesia bersih dari pencucian uang.

Membangun diskusi yang konstruktif antara PPATK sebagai focal point di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dengan sivitas akademika di lingkungan Universitas Sriwijaya.

“Semoga diskusi ini bisa memperkuat kerja sama dan sinergi antara PPATK dengan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU,” kata Anis. (Febri)

Bagaimana Menurut Anda