Kabid Humas Polda Sumsel: Humas Harus Jadi Arsitek Komunikasi Publik yang Membangun Kepercayaan

13

PALEMBANG, BERITAANDA – Polda Sumatera Selatan (Sumsel) terus memperkuat kualitas komunikasi publik sebagai bagian dari transformasi Polri Presisi dan dukungan terhadap agenda pembangunan nasional. Melalui Bidang Hubungan Masyarakat (Bid Humas), Polda Sumsel menggelar Pelatihan Peningkatan Kemampuan (Latkatpuan) Fungsi Kehumasan dan Pengembangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bagi personel Satker Polda Sumsel dan Polres jajaran Tahun Anggaran 2026 di Palembang, Selasa (9/6/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kehumasan dalam menghadapi dinamika komunikasi publik yang semakin kompleks di era digital. Di tengah keterbukaan informasi, masyarakat menuntut penyampaian informasi yang cepat, akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelatihan dibuka oleh Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya SIK MH dan diikuti Kasubbag Renmin, operator PPID Satker Polda Sumsel, Kasi Humas Polres jajaran, operator kehumasan, serta personel yang mengemban fungsi komunikasi publik di lingkungan Polda Sumsel.

Sebagai bentuk kolaborasi dengan insan pers, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari kalangan praktisi komunikasi dan akademisi, yakni Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Selatan Dr. Firdaus Komar M.Si, bersama unsur Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Selatan yang memberikan materi mengenai strategi komunikasi publik berbasis jurnalistik.

Dalam sambutannya, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya menegaskan bahwa peran humas saat ini jauh lebih strategis dibandingkan sebelumnya. Humas tidak hanya menjadi penyampai informasi institusi, tetapi juga berperan membangun pemahaman, partisipasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

“Saat ini tantangan kita bukan hanya bekerja dengan baik, tetapi juga mampu menjelaskan kepada masyarakat apa yang telah kita kerjakan serta manfaat yang dirasakan publik. Informasi yang cepat, akurat, transparan, dan mudah dipahami menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan berbagai program Polri maupun program prioritas pemerintah, termasuk implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia, sangat bergantung pada kemampuan institusi dalam mengomunikasikan kebijakan dan hasil kerja secara efektif kepada masyarakat.

Pelatihan yang mengusung tema ‘Pelatihan Peningkatan Keterampilan Penulisan Naskah Berbasis Jurnalisme dalam Membangun Literasi Polda Sumsel dan Jajaran’ ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam menghasilkan produk komunikasi publik yang profesional, kredibel, memiliki nilai berita, serta mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat modern.

Selain memperkuat keterampilan teknis penulisan jurnalistik, kegiatan ini juga bertujuan membangun budaya literasi di lingkungan kepolisian sebagai upaya menghadapi tantangan hoaks, disinformasi, manipulasi informasi digital, serta berbagai gangguan informasi yang berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam sesi pemaparan bertajuk ‘Blueprint Humas Presisi 2026’, Dr. Firdaus Komar menekankan pentingnya perubahan paradigma kehumasan dari pola komunikasi administratif menuju komunikasi publik yang lebih humanis, relevan, dan berdampak.

“Hentikan pelaporan administratif. Mulailah komunikasi publik. Humas bukan sekadar penyebar rilis, melainkan arsitek komunikasi publik yang membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa setiap produk komunikasi harus memiliki unsur dampak, signifikansi, aktualitas, dan human interest agar mampu menjangkau publik secara lebih luas. Peserta juga dibekali teknik penulisan jurnalistik berbasis prinsip 5W+1H, metode piramida terbalik, strategi penyusunan judul menggunakan formula 4U (Useful, Urgent, Unique, Ultra Specific), serta pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) sebagai alat bantu produksi konten yang efektif dan efisien.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi publik merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri, mulai dari pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelayanan publik, hingga pengawalan berbagai program pembangunan nasional dan daerah.

Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya menegaskan bahwa personel humas dan PPID harus mampu menjadi komunikator yang profesional sekaligus menjembatani kebutuhan informasi antara institusi dan masyarakat.

“Kami ingin setiap personel humas dan PPID menjadi komunikator yang mampu menerjemahkan berbagai program, kebijakan, serta kinerja kepolisian ke dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Ketika informasi tersampaikan dengan baik, maka kepercayaan publik akan tumbuh secara alami. Itulah yang terus kami bangun di Polda Sumsel,” tegasnya. (Iwan)

Bagaimana Menurut Anda