![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
OGAN KOMERING ILIR, BERITAANDA – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mendorong pemerintah desa memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pengalokasian anggaran, patroli rutin, serta penyediaan peralatan sejak dini, terutama di wilayah rawan kebakaran.
Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki menegaskan, pencegahan karhutla harus menjadi bagian dari perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), bukan baru dilakukan setelah kebakaran terjadi.
“Jangan sampai sudah terjadi kebakaran baru kita bergerak. Persiapannya harus lebih awal. Minimal lakukan patroli dan siapkan anggaran untuk pencegahan maupun penanggulangan, terutama di wilayah yang memang rawan karhutla,” kata Muchendi dalam rapat koordinasi pengelolaan keuangan desa dalam rangka penanggulangan bencana karhutla tahun anggaran 2026, Kamis (29/10/2026).
Ia meminta kepala desa memetakan wilayah rawan kebakaran, menetapkan kebutuhan prioritas, menyiapkan peralatan pemadam, serta melibatkan masyarakat dalam patroli dan deteksi dini.
Menurut Muchendi, keterbatasan anggaran harus disikapi dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang sesuai ketentuan. Setiap penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Anggaran banyak atau sedikit, itu sama-sama anggaran negara yang harus kita pertanggungjawabkan. Karena itu, perencanaan penting, pengelolaan keuangan penting, sampai pelaksanaannya pun harus sesuai ketentuan,” ujarnya.
Muchendi menambahkan, penanganan karhutla membutuhkan sinergi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, provinsi, pemerintah pusat, masyarakat, dan sektor swasta. Pemkab OKI juga akan mendorong pendampingan melalui perangkat daerah terkait agar pengelolaan anggaran desa berjalan sesuai aturan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) OKI, Hendri mengatakan, rapat koordinasi tersebut digelar untuk memperkuat pemahaman pemerintah desa mengenai pemanfaatan APBDes dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla, termasuk aspek hukum dan pertanggungjawaban keuangan.
Berdasarkan laporan Dinas PMD OKI, sebanyak 283 desa telah mengalokasikan anggaran pencegahan karhutla pada 2026 dengan total Rp1.816.516.850 atau sekitar Rp1,81 miliar. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pengadaan pompa air dan selang, operasional pencegahan, serta pemasangan baliho dan spanduk imbauan kepada masyarakat.
“Pemerintah desa perlu memahami ketentuan pengelolaan keuangan agar anggaran pencegahan dan penanggulangan karhutla dapat dialokasikan secara tepat, transparan, dan akuntabel,” kata Hendri.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pencegahan karhutla dan tata kelola anggaran yang bertanggung jawab, seluruh kepala desa dan lurah juga menandatangani pakta integritas.
Dalam kesempatan yang sama, Dinas PMD OKI melaporkan bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk operasional dan pembangunan tahun anggaran 2026 telah menjangkau 314 desa dengan total Rp6,62 miliar. Adapun dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah telah disalurkan kepada 314 desa dengan nilai Rp15,83 miliar.
Rapat koordinasi tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan santunan kematian kepada ahli waris perangkat desa melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, Desa Mulya Jaya Kecamatan Mesuji Raya menerima satu unit sepeda motor dari Bank Sumsel Babel Cabang Kayuagung sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi desa dalam pengembangan infrastruktur dan usaha ekonomi masyarakat. (Iwan)
