![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Lonjakan kasus tuberkulosis (TBC) di Provinsi Lampung menjadi perhatian serius kalangan legislatif. Berdasarkan data terbaru, Lampung kini masuk dalam 10 besar daerah dengan kasus TBC tertinggi di Indonesia, sekaligus menempati peringkat ketiga di Pulau Sumatera.
Menyikapi kondisi tersebut, Komisi V DPRD Provinsi Lampung menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada akhir April 2026. Rapat ini difokuskan untuk menyusun langkah strategis penanganan TBC, mulai dari deteksi dini hingga penguatan edukasi kepada masyarakat.
Anggota Komisi V DPRD Lampung, Budhi Condrowati, menegaskan bahwa tren peningkatan kasus TBC sejak 2024 hingga 2026 merupakan alarm keras bagi pemerintah daerah. Menurutnya, angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan ancaman nyata terhadap kesehatan publik.
“Banyak penderita diduga belum terdeteksi. Padahal, pengobatan TBC membutuhkan kedisiplinan tinggi dan harus dijalani secara penuh selama enam bulan tanpa terputus. Jika gagal, pasien harus mengulang terapi dari awal,” ujar Condrowati, Rabu (15/4/2026).
Ia menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengenali gejala awal TBC sebagai salah satu hambatan utama penanganan. Banyak warga masih enggan melakukan pemeriksaan dini karena minimnya pemahaman terhadap bahaya penyakit menular tersebut.
Lebih lanjut, Condrowati mengingatkan besarnya risiko jika pasien menghentikan pengobatan di tengah jalan. Selain memperlambat proses penyembuhan, kondisi itu juga berpotensi menimbulkan resistensi obat.
“Putusnya pengobatan bukan hanya menyulitkan kesembuhan, tetapi juga memicu resistensi obat yang membuat penanganan menjadi jauh lebih sulit dan mahal. Karena itu, edukasi menjadi kunci utama untuk menekan laju penyebaran,” tambahnya.
Dalam RDP mendatang, Komisi V DPRD akan meminta penjelasan komprehensif dari Dinas Kesehatan terkait peta sebaran kasus di seluruh kabupaten/kota, efektivitas program penanggulangan yang telah berjalan, ketersediaan layanan pemeriksaan di tingkat dasar, serta strategi sosialisasi hingga ke puskesmas dan pelosok desa.
Selain itu, DPRD Lampung juga mendorong penguatan program berbasis masyarakat dengan melibatkan kader kesehatan dan tokoh lokal. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat deteksi dini sekaligus memastikan pasien tetap patuh menjalani pengobatan hingga tuntas. (Katharina)
