![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
PALEMBANG, BERITAANDA – Polda Sumatera Selatan (Sumsel) terus memperkuat dukungan terhadap program prioritas nasional melalui penyelarasan perencanaan kerja dan pengelolaan anggaran.
Komitmen tersebut diwujudkan dalam rapat kerja teknis (rakernis) Fungsi Perencanaan Umum dan Anggaran Tahun 2026 yang menjadi forum strategis untuk menyusun arah kebijakan organisasi agar selaras dengan agenda pembangunan nasional, khususnya di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, peningkatan pelayanan publik, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Rakernis secara resmi dibuka oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Brigjen Pol Rony Samtana, mewakili Kapolda Sumsel, pada Selasa (21/7/2026) di Hotel The Zuri Radial Palembang. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Selatan Rahmadi Murwanto, para Pejabat Utama Polda Sumsel, serta personel pengemban fungsi perencanaan dari seluruh satuan kerja dan satuan wilayah jajaran Polda Sumsel.
Mengusung tema ‘Penguatan Fungsi Perencanaan Guna Mendukung Pengawalan Program Prioritas Nasional’, rakernis menjadi wadah untuk menyelaraskan kebijakan institusi dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Melalui forum ini, Polda Sumsel memastikan setiap program, kegiatan, dan alokasi anggaran mampu mendukung kebijakan pemerintah sekaligus memperkuat implementasi Program Presisi Polri di wilayah Sumatera Selatan.
Selain membahas arah kebijakan dan strategi perencanaan, rakernis juga mengevaluasi capaian kinerja anggaran. Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi penyerapan anggaran Polda Sumsel telah mencapai 63,71 persen atau sekitar Rp1,17 triliun. Capaian tersebut menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program hingga akhir tahun.
Sejumlah agenda strategis turut menjadi pembahasan, antara lain peningkatan tipe Polres Lubuklinggau, peningkatan tipe Polsek Kayuagung dan Polsek Lempuing, usulan pembentukan 16 Pos Polisi Subsektor (Polsubsektor) baru, serta percepatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang ditargetkan dapat diraih seluruh satuan kerja pada tahun 2027.
Penguatan fungsi perencanaan diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan kepolisian, percepatan respons terhadap potensi gangguan kamtibmas, penguatan mitigasi kebakaran hutan dan lahan, hingga penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
Saat membacakan amanat Kapolda Sumsel, Brigjen Pol Rony Samtana menegaskan bahwa kualitas perencanaan merupakan fondasi utama keberhasilan organisasi dalam menjawab tantangan pembangunan nasional.
“Perencanaan program kerja dan anggaran harus berbasis data, analisis kebutuhan serta risiko wilayah sehingga mampu mendukung stabilitas kamtibmas secara berkelanjutan. Keberhasilan tidak hanya diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi dari kualitas manfaat yang dirasakan institusi maupun masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya SIK MH menegaskan, bahwa Polda Sumsel berkomitmen mengawal seluruh program prioritas pemerintah melalui tata kelola anggaran yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kami memastikan seluruh jajaran Polda Sumsel terus memperkuat sinergi dalam mendukung program prioritas nasional. Perencanaan yang baik akan menghasilkan pelayanan kepolisian yang semakin profesional, responsif, dan mampu memberikan rasa aman sehingga pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan dapat berjalan secara optimal,” ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya. (Iwan)
