![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, H. Yanuar Irawan, menghadiri pengukuhan Dewan Pendidikan Provinsi Lampung masa bakti 2025–2030 yang digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Senin (13/4/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, unsur Forkopimda, serta para pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Kehadiran DPRD Provinsi Lampung menjadi bentuk dukungan nyata terhadap penguatan peran Dewan Pendidikan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung.
DPRD menilai Dewan Pendidikan memiliki posisi penting dalam memberikan masukan, pertimbangan, hingga pengawasan terhadap arah kebijakan pendidikan agar lebih terarah, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam pengukuhan tersebut, Prof. Syafrimen ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung, didampingi Asad sebagai Wakil Ketua dan Gino sebagai Sekretaris, bersama jajaran anggota dari berbagai latar belakang profesional.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmennya terhadap masa depan pendidikan di Lampung. Ia menitipkan harapan besar kepada kepengurusan Dewan Pendidikan yang baru.
“Saya menitipkan anak-anak kita, masa depan pendidikan, dan masa depan Lampung. Saya mengajak Dewan Pendidikan Provinsi Lampung menjadi mitra strategis dalam membangun pendidikan yang berkualitas, guna mewujudkan mimpi anak-anak Lampung serta masa depan daerah,” ujarnya.
Menurut Gubernur, berbagai persoalan pendidikan harus diselesaikan secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, hingga dunia usaha.
Ia menegaskan, fokus pembangunan pendidikan ke depan meliputi peningkatan kualitas guru dan sistem pendidikan, penguatan keterhubungan dengan dunia kerja, pemerataan akses pendidikan hingga ke pelosok, serta memastikan tidak ada anak di Lampung yang putus sekolah.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, H. Yanuar Irawan, menilai sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung seperti penghapusan komite sekolah pada jenjang SMA negeri dan program pendidikan gratis merupakan langkah strategis yang perlu terus dikawal agar tepat sasaran dan berkelanjutan. Menurutnya, upaya pembebasan puluhan ribu ijazah yang sebelumnya tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan juga menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.
“Ini adalah bentuk nyata bahwa negara hadir untuk memberikan akses pendidikan yang adil bagi seluruh masyarakat,” katanya.
DPRD Provinsi Lampung juga berkomitmen untuk terus mengawasi dan mendorong kebijakan pendidikan agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk menekan angka putus sekolah hingga nol persen pada tahun 2026.
Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung, Prof. Syafrimen, mengungkapkan masih banyak tantangan dalam sektor pendidikan, mulai dari kesenjangan akses dan mutu antarwilayah hingga belum optimalnya keterkaitan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Ia menyebut, dari sekitar 110 ribu lulusan SMA/SMK setiap tahunnya, baru sebagian yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Selain itu, capaian literasi, numerasi, serta penguatan karakter juga masih perlu ditingkatkan. (Katharina)
