APPI Gelar Sosialisasi UU Jaminan Fidusia, Jelaskan Hak serta Kewajiban Debitur dan Kreditur

45

PALEMBANG, BERITAANDA – Setelah menggelar fun walk, rangkaian multifinance day yang digelar mulai dari tanggal 13 – 15 Oktober 2023, dilanjutkan dengan sosialisasi UU Jaminan Fidusia dan penerapannya di industri jasa pembiayaan, bertempat di Aryaduta Hotel Palembang, Jumat (13/10/2023).

Primartono Gunawan selaku Ketua Bidang Hubungan Industri Jasa Keuangan APPI mengatakan, kegiatan hari adalah sosialisasi UU Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999.

Dia mengatakan, UU Jaminan Fidusia penting terus disosialisasikan agar perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor yang hadir sebagai peserta kegiatan ini paham apa yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan, sehingga proses pembiayaan ke nasabah lancar tidak ada kendala.

“Salah satunya mitigasi risiko bagi kreditur yang memberikan kredit ke debitur, sehingga kehadiran UU Jaminan Fidusia ini memberikan solusi bagi kedua pihak agar masing-masing dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara benar,” ujarnya.

Sosialisasi ini menghadirkan narasumber Dr. Adang Oktori SH MH, akademisi dari Universitas Airlangga Surabaya yang mengangkat topik tindak pidana Jaminan Fidusia berdasarkan UU No. 42/1999. Panelis kedua adalah Indra selaku Deputi Direktur Direktorat Pengawas Lembaga Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan dengan topik pemaparan terkait Fidusia sesuai POJK No. 35/2018. Dan panelis ketiga yaitu Ristiawan Suherman selaku Ketua Bidang Pemerintah II APPI, serta moderator Primartono Gunawan selaku Ketua Bidang Hubungan Industri Jasa Keuangan APPI dengan topik penerapan UU Fidusia di industri pembiayaan.

Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengatakan, agar tidak ada eksekusi di lapangan pada jaminan Fidusia, baik sepeda motor atau mobil, maka kreditur atau perusahaan pembiayaan yang memberikan kredit juga harus selektif memberikan kredit.

“Jadi lihat dulu apakah calon debitur ini mampu atau tidak melakukan kewajibannya nantinya. Jika tidak mampu jangan dipaksakan disetujui, hanya demi mengejar target penjualan. Karena jika kesalahan ini dilakukan kreditur, maka akan menimbulkan masalah baru kemudian hari yang tidak mudah dihadapi nantinya,” tegas dia.

Sementara itu dari sisi debitur, Suwandi juga mengingatkan agar debitur sadar akan kemampuan finansialnya. Jangan memaksakan diri dengan memalsukan dokumen.

“Sebab jika terbukti memalsukan dokumen untuk membuat pendapat diubah jadi lebih besar agar dianggap mampu membayar cicilan kendaraan, maka debitur harus siap menanggung konsekuensi melanggar hukum pidana pemalsuan dokumen. Intinya kalau sudah kredit harus dibayar dan dilunasi, karena jika tidak dampaknya akan merusak nama debitur pada sistem BI checking karena menjadi debitur wanprestasi,” ujarnya. (Febri)

Bagaimana Menurut Anda