4 DPG Sumsel Ikuti Perancangan Peraturan Desa Secara Virtual

96

PALEMBANG, BERITAANDA – Dalam rangka memastikan bahwa program restorasi gambut dapat terus berlangsung secara berkelanjutan, maka aspek penguatan kelembagaan dan perancangan peraturan desa menjadi muatan penting dalam pelaksanaan restorasi gambut, khususnya di tingkat desa.

Kemitraan melalui pendanaan program Desa Peduli Gambut (DPG) telah menambah 50 desa baru untuk difasilitasi penguatan kapasitas pemerintah desa dan pihak terkait dalam penyusunan peraturan desa.

Program DPG direncang untuk dapat mengintegerasikan empat bidang utama pengembangan desa, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat secara simultan. Dimana kapasitas kelembagaan memainkan peranan penting dalam penyelenggaraan tata kelola tersebut. Aspek kelembagaan meliputi sistem penyelenggaraan organisasi dan pengelolaan keuangan yang saling terintegrasi.

Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa memberikan peran penting dalam arah pembangunan desa. Pentingnya pengetahuan terkait dasar infomasi yang digunakan, pelaksanaan perancangan peraturan desa, dan penerapan peraturan desa sangat perlu untuk dipahami oleh perangkat desa.

“Dengan dasar pemahaman yang cukup, maka integrasi pembangunan desa dan upaya restorasi ekosistem gambut dapat memitigasi kerusakan lingkungan ataupun kerugian ekonomi di masa mendatang,” ungkap Amir Faisal selaku PMU Kemitraan Sumsel.

Oleh karena itu, Kemitraan/Partnership For Governance Reform menyelenggarakan pelatihan dalam membangun perancangan peraturan desa terkait restorasi gambut yang dilaksanakan di 50 desa baru program Desa Peduli Gambut di 5 provinsi, Riau, Jambi, Sumatera Selatan (Desa Perigi, Desa Simpang Heran, Desa Bukit Batu Kabupaten OKI dan Desa Siju Kabupaten Banyuasin), Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 10 sampai 15 Agustus 2020. Sementara narasumber kegiatan ini diantaranya dari Kemendagri (Ditjen Bina Pemdes, Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa), Rival G. Ahmad, SH. LLM, kemitraan/partnership, BRG (Deputi III  Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan), serta Subdit Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagaimana kondisi pandemi Covid-19 yang saat ini masih berlangsung, maka kegiatan pelatihan untuk pelatih ini dilakukan secara virtual / daring dengan memanfaatkan teknologi komunikasi virtual (zoom) dengan tetap mengoptimalkan diskusi dan konsultasi jarak jauh dengan master trainer dan co-fasilitator pelatihan tersebut.

Joni Saputra perwakilan Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI mengatakan, dengan adanya pelatihan ini telah memberikan pemahaman peran, tugas dan fungsi pelatih dalam penyelenggaraan lokakarya dan pelatihan serta asistensi perancangan peraturan desa, sehingga membantu meningkatkan pengetahuan, pemerintah desa, dan masyarakat desa tentang penyusunan kebijakan dan regulasi tingkat desa lebih baik sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku, hingga mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan program penguatan kebijakan di desa peduli gambut. (Iwan)

Bagaimana Menurut Anda