![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
JAKARTA, BERITAANDA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, membuka Joint Coordinating Committee (JCC) ke-2 bertajuk The Project for Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi pelaksanaan proyek LANDLAB selama satu tahun terakhir sekaligus menyusun langkah strategis untuk memastikan hasil program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.
Dalam sambutannya, Wamen Ossy menegaskan bahwa rapat evaluasi ini tidak hanya bertujuan meninjau capaian program, tetapi juga memastikan seluruh pengetahuan, pengalaman, dan rekomendasi yang dihasilkan melalui LANDLAB dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang efektif, aplikatif, dan berdampak luas.
“Tujuan kita hari ini bukan sekadar mengevaluasi berbagai kegiatan yang telah diselesaikan, tetapi juga memastikan bahwa pengetahuan, pengalaman, dan rekomendasi yang dihasilkan melalui LANDLAB ini benar-benar dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang praktis, efektif, dan berdampak nyata,” ujar Ossy.
LANDLAB merupakan proyek kerja sama antara Kementerian ATR/BPN, khususnya Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP), bersama Badan Bank Tanah dan Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam bentuk bantuan teknis. Program yang berlangsung sejak 28 April 2025 hingga 27 April 2028 ini berfokus pada tiga Technical Working Group (TWG), yakni pengamanan tanah untuk mendukung pembangunan, pengembangan pertanahan, serta pengelolaan dan pencadangan Bank Tanah.
Melalui tiga kelompok kerja tersebut, LANDLAB diharapkan mampu menghasilkan kebijakan berbasis bukti, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta menghadirkan berbagai inovasi di sektor pertanahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Wamen Ossy, penguatan tata kelola pertanahan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia membutuhkan sistem administrasi pertanahan yang modern, transparan, serta mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaku pembangunan.
Selama satu tahun pelaksanaannya, LANDLAB telah membahas berbagai isu strategis, di antaranya pengadaan tanah untuk pembangunan MRT, pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD), pemanfaatan ruang bawah tanah, hingga penguatan model bisnis Badan Bank Tanah. Berbagai pembahasan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pertanahan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pembangunan.
Pada kesempatan itu, Wamen Ossy juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Jepang melalui JICA, Tim Ahli LANDLAB, Badan Bank Tanah, Kementerian PPN/Bappenas, pemerintah daerah, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung pengembangan sektor pertanahan di Indonesia.
“Kemajuan yang telah kita capai merupakan cerminan dari komitmen bersama dan kolaborasi yang erat di antara kita,” ungkapnya.
Apresiasi serupa disampaikan oleh Chief Representative JICA Indonesia, Takeda Sachuko. Ia menilai, setelah berjalan selama satu tahun, masing-masing Technical Working Group dalam proyek LANDLAB telah menunjukkan perkembangan yang positif.
“Penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian ATR/BPN, Badan Bank Tanah, serta seluruh kementerian dan lembaga atas komitmen dan kerja sama aktif yang terus diberikan sepanjang tahun pertama pelaksanaan proyek ini. Saya sangat menantikan kolaborasi kita dan sukses pembangunan selanjutnya,” tutur Takeda Sachuko.
Dalam rapat tersebut, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP), Arief Muliawan, bersama Pelaksana Tugas Kepala Badan Pelaksana Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, memaparkan perkembangan dan rincian pelaksanaan proyek LANDLAB selama tahun pertama.
Turut hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan Donny Erwan, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Andi Tenri Abeng, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (*)
