![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
JAKARTA, BERITAANDA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Langkah tersebut dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan penyediaan RDTR dalam jumlah besar untuk mendukung percepatan investasi dan kemudahan perizinan berusaha.
Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan mengatakan, percepatan penyusunan RDTR membutuhkan kapasitas yang lebih luas, termasuk dengan memanfaatkan kapasitas akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
“Kita membutuhkan kapasitas yang lebih luas dalam menghadapi kebutuhan penyelesaian RDTR, termasuk melalui kapasitas akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi,” ujar Wamen Ossy dalam rapat koordinasi (rakor) pelaksanaan penyusunan RDTR tahun 2026 melalui kerja sama dengan perguruan tinggi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Berdasarkan data per 8 September 2026, sebanyak 572 RDTR telah tersedia dan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS). Jumlah RDTR yang terintegrasi tersebut telah mendukung penerbitan 751.364 konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pada Agustus 2026.
“Semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, maka akan semakin besar peluang proses perizinan berusaha menjadi lebih cepat. Apabila upaya kita untuk mempercepat RDTR ini kita lakukan, akan semakin meningkatkan secara eksponensial terhadap penerbitan KKPR dan kemudahan izin berusaha di negara kita,” terang Wamen Ossy.
Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Suyus Windayana mengungkapkan, penyelesaian RDTR dalam kurun waktu 2026-2028 ditargetkan mencapai 1.703 RDTR. Dari jumlah tersebut, target pada 2026 difokuskan untuk menyelesaikan 500 RDTR.
Sementara itu, melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, ditargetkan dapat diselesaikan 62 paket dengan volume 145 RDTR yang tersebar di 18 provinsi. Konsentrasi terbesar berada pada wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat.
“Kami telah mengirimkan total permintaan kesediaan kepada 40 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Total perguruan tinggi yang telah menyampaikan kesediaan kembali adalah total 38, dengan rincian 20 PTN dan 18 PTS yang tersebar di seluruh Indonesia. Setelah ini akan dilakukan pembentukan tim pelaksana yang berisi para ahli,” jelas Suyus Windayana.
Rakor yang membahas rencana percepatan penyusunan RDTR tersebut dihadiri perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta dari berbagai daerah di Indonesia secara daring.
Hadir secara langsung, Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Kawasan Dony Erwan, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Tata Ruang Reny Windyawati, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan jajaran Direktorat Jenderal Tata Ruang. (*)
