![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
DENPASAR, BERITAANDA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali di Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7/2026).
Pertemuan tersebut membahas arah pengelolaan tata ruang dan pembangunan Bali yang terus berkembang.
Dalam kesempatan itu, Wamen Ossy menegaskan bahwa tata ruang memiliki peran strategis sebagai pedoman utama dalam pembangunan daerah, terutama di Bali yang memiliki keterbatasan ruang namun dihadapkan pada kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.
“Bicara masa depan Bali, kita bicara bagaimana mengelola ruang yang terbatas sekaligus menjawab kebutuhan yang terus bertambah. Rencana Tata Ruang (RTR) adalah kompas pembangunan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah petunjuk operasionalnya,” ujar Ossy.
Ia menekankan, pengembangan kawasan yang berkelanjutan (sustainable) harus berlandaskan pada dokumen tata ruang. Menurutnya, seluruh jenjang perencanaan, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Provinsi, RTR Kabupaten/Kota, hingga RDTR, harus menjadi acuan utama dalam setiap kebijakan pembangunan maupun investasi.
“Mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Provinsi dan Kabupaten/Kota hingga RDTR harus menjadi acuan dalam pembangunan, menjadi panglima dan menjadi landasan dalam pembangunan maupun investasi ke depan,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Wamen ATR/Waka BPN juga mendorong Pemerintah Provinsi Bali untuk mempercepat integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Berdasarkan data yang dipaparkan, dari target 75 RDTR di Bali, sebanyak 30 RDTR telah terintegrasi dengan OSS, sementara empat lainnya masih dalam proses integrasi. Saat ini, hanya Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar yang telah mencapai 100 persen integrasi RDTR ke OSS.
“Saya pikir ini perlu ada boosting, semoga bisa segera ditindaklanjuti, agar RDTR bisa dijadikan sebagai landasan pembangunan dan dasar investasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan di Provinsi Bali,” imbuhnya.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, serta perwakilan BUMN. Selain membahas tata ruang, forum juga mengulas berbagai strategi pembangunan Bali dari berbagai sektor, mulai dari pariwisata, ekonomi kreatif, transportasi hingga penerbangan.
Memimpin jalannya diskusi, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa pembangunan Bali harus dilakukan secara terintegrasi dan tidak berjalan secara parsial. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.
“Ini kembali kita meletakkan tata ruang sebagai panglima pembangunan. Karena, kalau asal-asalan, maka ini akan mengakibatkan bencana dan sekaligus menambah permasalahan pariwisata, konektivitas, dan lingkungan yang lain,” tegas AHY.
Turut memberikan paparan dalam pertemuan tersebut antara lain Gubernur Bali I Wayan Koster, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyampaian arahan dan tindak lanjut dari Menko IPK kepada sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Dalam agenda tersebut, Wamen Ossy didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Eko Priyanggodo. (*)
