Menyoal Dampak Investasi, Wabup Askiman Dialog di RRI Sintang

SINTANG-KALBAR, BERITAANDA – Wakil Bupati Sintang Drs. Askiman MM melakukan Dialog luar studio RRI Sintang dengan tema ‘Pembangunan Perkebunan Sawit Berkelanjutan’ di Balai Pegodai Kompleks Rumah Dinas Wakil Bupati Sintang, Jumat (11/1/ 2019). Dialog disiarkan langsung oleh LPP RRI Sintang.

Dalam dialog, Wakil Bupati Sintang didampingi Kabid Pengembangan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan, Gunadi, dari WWF Indonesia Muhammad Munawir, serta Fakhrurrazi dari PT Lyman Agro.

“Kabupaten Sintang terdapat kebun sawit terluas di Kalbar, dengan 47 perkebunan kelapa sawit.  Masalah tentu saja ada di lapangan,” ujar Askiman.

Untuk itu, menurut Wabup Askiman, perusahaan harus serius membantu masyarakat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan investasi perkebunan. Kondisi sosial masyarakat harus menjadi perhatian pihak perkebunan.

“Saya juga mempersoalkan pemindahan tangan pemilik perusahaan pada beberapa perkebunan. Pemda seharusnya ikut campur mengawasi pemindahan tangan pemilik perusahaan. Karena biasanya kebijakan perusahaan juga akan berubah,” beber dia.

Kepala Bidang Pengembangan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Gunardi menjelaskan, bahwa pihaknya setiap bulan sekali rapat membahas harga TBS.

“Harga TBS yang sudah ditetapkan hanya berlaku bagi petani yang bermitra dengan perusahaan serta petani mandiri yang sudah diakui pemda,” kata Gunardi.

Menuruntya, saat ini sudah ada 8 pabrik pengolahan kelapa sawit. Pihaknya juga sudah mendapatkan informasi bahwa 2019 ini akan ada lagi pabrik pengolahan kelapa sawit, sehingga kami yakin harga TBS akan terus membaik sehubungan semakin banyaknya pabrik tersebut.

“Sintang sudah stop ijin sawit, karena lahan sudah habis. Saat ini pendapatan masyarakat mengalami penurunan akibat turunnya harga sawit dan karet,” terang Gunadi.

Sementara kata Fakhrurrazi dari PT Lyman Agro menjelaskan, bahwa kerjasama dengan para petani sudah baik selama ini.

Mengenai harga TBS, menurutnya, Lyman Agro sudah mengikuti  standar yang ditetapkan pemda setiap sebulan sekali.

“Saat ini harga TBS adalah Rp1.100 /Kg. Kapasitas pabrik kami saat ini 30 ton perjam, dan ada rencana untuk menaikan kapasitas produksi kami. Proses sertifikasi belum dilaksanakan. Hanya sudah ada rencana untuk ISPO. Kami ingin ikut proses sertifikasi,” terang dia.

Muhamad Munawir dari WWF Indonesia menambahkan, persoalan ini memang lebih pada masalah sosial, yang mana petani harus menjadi aktor utama.

“Konflik sosial muncul karena sejak awal pemerintah dan perusahaan tidak memaparkan dampak negatif hadirnya investor,” kata Nawir. (Arni/Humas Pemkab Sintang)

Bagaimana Menurut Anda