![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal membuka rapat koordinasi peningkatan produksi pangan tahun 2026 sebagai langkah strategis untuk mendorong kesejahteraan petani, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Selasa (26/5/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, organisasi petani, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor pertanian.
Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan nasional. Namun, produktivitas sejumlah komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong masih berada di bawah capaian negara-negara lain.
“Kalau kita bisa meningkatkan produktivitas, bukan hanya hasil panennya yang naik, tetapi juga kesejahteraan petani, daya beli masyarakat, hingga pertumbuhan ekonomi daerah akan ikut terdorong,” ujar Gubernur.
Gubernur menjelaskan, saat ini sekitar 1,3 juta petani di Lampung menggantungkan hidup pada tiga komoditas utama tersebut. Karena itu, peningkatan produktivitas pertanian menjadi agenda prioritas yang ditargetkan dapat diwujudkan dalam tiga hingga empat tahun ke depan.
Ia juga memaparkan bahwa sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan menyumbang sekitar Rp150 triliun atau setara 28 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung. Dari total luas wilayah Lampung sebesar 3,3 juta hektare, sekitar 1,2 hingga 1,3 juta hektare merupakan lahan pertanian aktif yang menopang kehidupan sekitar 2 juta tenaga kerja.
“Struktur tanah kita, struktur tanaman kita menyebabkan Lampung menjadi daerah yang memberi makan daerah-daerah lain di sekitarnya. Dan itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu,” katanya.
Ia menegaskan peran historis Lampung sebagai lumbung pangan yang menopang kebutuhan padi, jagung, dan singkong untuk wilayah Jawa, Sumatera, hingga DKI Jakarta. Gubernur juga menyoroti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui intervensi tata niaga dan stabilitas harga. Kebijakan proteksi harga di tingkat produsen, seperti harga gabah yang kini mencapai Rp6.500 per kilogram, dinilai mampu meningkatkan pendapatan petani.
Dampak positif penguatan ekonomi pedesaan tersebut, lanjutnya, terlihat dari meningkatnya penjualan kendaraan bermotor hingga 30 persen di sejumlah kabupaten, serta kenaikan pendaftaran mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta (PTS) di Lampung hingga 20 persen.
Menghadapi proyeksi Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen per tahun, serta ancaman krisis pangan global di masa mendatang, Gubernur menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk fokus meningkatkan produktivitas pertanian melalui intensifikasi dan pemanfaatan teknologi modern.
“Target kita adalah memberikan contoh kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, BUMN, dan pihak lainnya. Tujuannya satu, yaitu meningkatkan kualitas produktivitas,” tegasnya.
Sementara itu, Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang diwakili oleh Tin Latifah selaku Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi sekaligus Penanggung Jawab Swasembada Pangan Provinsi Lampung, menyampaikan dukungan penuh terhadap akselerasi swasembada pangan berkelanjutan.
Dalam evaluasi kinerja terbaru, Kementan memberikan apresiasi kepada Kabupaten Tulang Bawang yang berhasil mencatat capaian luas tambah tanam (LTT) sebesar 332 persen pada April 2026. Tren positif tersebut berlanjut pada Mei 2026, ketika Provinsi Lampung berhasil menembus posisi lima hingga enam besar nasional sebagai kontributor pangan terbesar dengan capaian 62 persen. (Katharina)
