Korps Marinir TNI AL Terima Predikat WBK-WBBM Tahun 2021 dari Menpan RB

18

JAKARTA, BERITAANDA – Korps Marinir TNI AL menerima apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) tahun 2021.

Penganugerahan diserahkan langsung secara vitual dan simbolis oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB) H. Tjahjo Kumolo SH, yang diterima oleh Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayor Jenderal TNI (Mar) Suhartono, di ruang rapat Agoes Soebekti Markas Komando (Mako) Korps Marinir (Kormar), Senin (20/12).

Sebanyak 4.400 unit kerja layanan yang diusulkan dalam zona integritas (ZI),  hanya 558 unit kerja termasuk Korps Marinir TNI AL berhasil memperoleh predikat zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2021.

Penyerahan predikat ini dalam rangka memberikan apresiasi terhadap instansi pemerintah dan unit yang sungguh-sungguh melaksanakan pembangunan zona integritas, sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang prima dan berintegritas.

WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan enam area perubahan program reformasi birokrasi serta telah mampu mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sedangkan WBBM adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan enam area perubahan program reformasi birokrasi serta telah mampu mencegah KKN dan bisa memberikan pelayanan prima.

Dalam kegiatan tersebut, Komandan Korps Marinir didampingi Wakil Komandan Korps Marinir (Wadan Kormar) Brigjen TNI (Mar) Endi Supardi SE MM M.Tr.Opsla CHRMP dan para Asisten Dankormar serta Kepala Dinas Korps Marinir.

Dalam arahannya secara virtual, Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin mengucapkan selamat kepada seluruh instansi penerima penghargaan predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

“Untuk itu, komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada hal-hal yang bersifat seremonial ataupun administratif. Roadmap reformasi birokrasi, predikat WTP, pakta integritas, maupun anugerah WBK dan WBBM, seluruhnya harus termanifestasikan ke dalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik yang prima,” terang Wakil Presiden. [Katharina Yanuarti]

Bagaimana Menurut Anda