![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi harus mampu menjadi motor penggerak perubahan yang adaptif, inovatif, berbasis data, dan berorientasi pada pelayanan publik guna mewujudkan Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045.
Hal tersebut disampaikan Jihan saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I dan II serta Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Angkatan XIV dan XV Tahun 2026 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Lampung, Senin (15/6/2026).
Dalam arahannya, Jihan mengingatkan seluruh peserta agar mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh dan tidak menganggapnya sekadar pemenuhan persyaratan administratif untuk kenaikan jabatan maupun pengangkatan sebagai PNS.
“Pelatihan ini bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban administrasi. Ini adalah proses pembentukan karakter kepemimpinan, integritas, profesionalisme, dan orientasi pelayanan yang akan menentukan keberhasilan pembangunan daerah,” ujarnya.
Menurut Jihan, dinamika pembangunan saat ini berkembang sangat cepat. Berbagai tantangan baru muncul seiring perkembangan teknologi, perubahan sosial, hingga disrupsi global yang semakin kompleks. Karena itu, birokrasi dituntut mampu menghadirkan solusi yang cepat, efektif, dan inovatif.
“Pemerintah tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Kita harus mampu melompat lebih cepat dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi. Jika tidak, kita akan tertinggal oleh perubahan yang terus bergerak,” katanya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini tengah menjalankan berbagai agenda strategis pembangunan, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan layanan kesehatan dan pendidikan, percepatan penanggulangan kemiskinan, pembangunan desa melalui Program Desaku Maju, penguatan ketahanan pangan, hingga hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan daerah.
Menurutnya, seluruh agenda tersebut membutuhkan ASN yang mampu menerjemahkan visi pembangunan daerah ke dalam program nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Jihan menegaskan bahwa seluruh ASN harus memahami visi pembangunan Provinsi Lampung, yakni “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”, yang dijabarkan melalui tiga misi utama, yaitu pembangunan ekonomi yang kuat, penguatan sumber daya manusia, serta kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Setiap unit kerja harus mampu menghubungkan tugas dan fungsinya dengan visi pembangunan daerah. ASN harus menjadi fasilitator keberhasilan program-program pembangunan yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Jihan juga mengajak peserta memahami tantangan besar Indonesia menuju tahun 2045, mulai dari perubahan demografi global, perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), transformasi ekonomi digital, perubahan iklim, hingga pergeseran geopolitik dunia.
Ia menilai bonus demografi yang dimiliki Lampung harus dimanfaatkan secara optimal. Dengan sekitar 68 persen penduduk berada pada usia produktif, Lampung memiliki peluang besar untuk mempercepat pembangunan apabila mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.
“Jangan sampai bonus demografi berubah menjadi beban demografi. Kuncinya ada pada kualitas SDM yang unggul, adaptif, dan siap menghadapi perubahan zaman,” ujarnya.
Jihan juga menekankan pentingnya transformasi birokrasi yang tidak hanya berorientasi pada reformasi administratif, tetapi juga perubahan paradigma secara menyeluruh. Ia mengibaratkan reformasi sebagai perubahan dari ulat menjadi kepompong, sedangkan transformasi merupakan perubahan dari kepompong menjadi kupu-kupu.
“Reformasi memperbaiki yang sudah ada. Transformasi menciptakan masa depan yang baru. Saat ini kita harus bergerak menuju transformasi agar siap menghadapi tantangan masa depan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Jihan memaparkan sejumlah capaian pembangunan Provinsi Lampung. Pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan I 2026 mencapai 5,58 persen, tertinggi kedua di Sumatera. Selain itu, inflasi tetap terkendali dan tingkat pengangguran berada di bawah rata-rata nasional.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan kemiskinan, kualitas pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.
“Pertumbuhan ekonomi kita sudah baik, tetapi kualitas SDM masih harus terus ditingkatkan. IPM menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan harus menjadi fokus bersama seluruh perangkat daerah,” katanya. (Katharina)
