BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung, Senin (14/4/2025).
Dokumen LKPJ tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Mirza kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar. Laporan ini menjadi tolok ukur akuntabilitas dan transparansi kinerja Pemerintah Provinsi Lampung selama satu tahun terakhir.
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus dasar evaluasi terhadap kinerja kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik sepanjang tahun 2024.
Gubernur Mirza memaparkan sejumlah capaian strategis yang diraih selama tahun anggaran 2024 antara lain:
- Pendidikan: Peningkatan kualitas layanan pendidikan menengah dan kejuruan, revitalisasi SMK, pengembangan program smart school, serta pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi.
- Kesehatan: Penurunan angka stunting, perluasan cakupan imunisasi, dan peningkatan pelayanan kesehatan rujukan.
- Infrastruktur: Pembangunan dan perbaikan jalan, irigasi, serta permukiman guna memperkuat konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi antarwilayah.
- Pertanian dan Perikanan: Penguatan program Kartu Petani Berjaya, intensifikasi tanaman unggulan, serta dukungan terhadap kelompok budidaya dan pelabuhan perikanan.
- Investasi dan UMKM: Penyederhanaan perizinan, pemangkasan birokrasi, promosi investasi, serta pelatihan wirausaha berbasis lokal.
Arah Pembangunan 2025
Menatap tahun 2025, Pemprov Lampung menetapkan tema pembangunan ‘Sinergi Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan serta Kualitas Pembangunan Manusia’. Tema ini dijabarkan dalam prioritas tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 yang mencakup:
- Reformasi birokrasi.
- Peningkatan kualitas SDM.
- Pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
- Penanggulangan kemiskinan.
- Pertumbuhan ekonomi yang merata.
- Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya, dan demokratis.
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Gubernur Mirza menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan ke depan.
Ia juga mengajak DPRD untuk memberikan masukan, saran, serta rekomendasi konstruktif guna perbaikan kinerja pemerintahan dimasa mendatang. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, serta keberpihakan kepada kepentingan rakyat.
“Semoga sinergi yang baik ini terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi pembangunan Provinsi Lampung ke depan,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat Lampung atas partisipasi aktif dan dukungan terhadap berbagai program pembangunan.
“Karena kami sadar, tanpa dukungan dan kepercayaan masyarakat, capaian pembangunan ini tidak mungkin terwujud,” tutupnya. (Katharina)
