![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta seluruh pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), UMKM, petani, peternak, nelayan, dan pelaku ekonomi desa agar manfaat program nasional tersebut dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Menurut Gubernur Mirza, program MBG tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan penguatan desa.
“Program MBG bukan hanya soal menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan penguatan desa. Karena itu, seluruh pihak harus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat bawah,” ujar Mirza saat menghadiri pengukuhan pengurus Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) DPD Provinsi Lampung dan DPD Kabupaten/Kota se-Lampung di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Senin (22/6/2026).
Mirza menilai program MBG memiliki keterkaitan erat dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, kecukupan gizi dan konsumsi protein menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta produktivitas generasi muda.
Ia mengungkapkan bahwa Lampung masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan manusia. Salah satunya terlihat dari posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung yang masih berada di bawah sejumlah daerah lain di Indonesia. Selain itu, tingkat konsumsi protein masyarakat Lampung juga masih tergolong rendah meski provinsi ini merupakan salah satu sentra produksi pangan nasional.
“Kita memiliki sumber protein yang melimpah, tetapi konsumsi protein masyarakat masih rendah. Kondisi ini berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat,” katanya.
Menurut Mirza, Program MBG menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan akses anak-anak terhadap makanan bergizi, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan daya beli. Pemprov Lampung juga memandang program tersebut sebagai instrumen untuk menggerakkan ekonomi desa. Karena itu, pelaksanaan MBG harus terintegrasi dengan pelaku usaha lokal agar manfaat ekonominya tidak hanya berhenti pada dapur penyedia makanan.
Ia mengaku menerima berbagai masukan dari kepala desa terkait keberadaan dapur MBG yang dinilai belum sepenuhnya terhubung dengan rantai ekonomi desa. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mendorong sinergi yang lebih kuat. Untuk itu, Pemprov Lampung mendorong kerja sama antara pengelola dapur MBG dengan BUMDes, koperasi desa, kelompok tani, peternak, nelayan, serta UMKM lokal sebagai pemasok bahan baku.
“Kalau ada BUMDes atau pelaku usaha desa yang belum siap, jangan ditinggalkan. Mereka harus dibina agar mampu berkembang dan menjadi bagian dari rantai pasok program ini,” tegasnya.
Selain aspek ekonomi, Gubernur Mirza juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap kualitas layanan MBG. Ia meminta seluruh pengelola dapur menjaga standar kebersihan, keamanan pangan, dan tata kelola yang transparan.
Pemprov Lampung, lanjutnya, akan memperkuat pengawasan bersama berbagai pihak untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan pemerintah pusat. (Katharina)
