Forum Konsultasi Publik dan Reviu Standar Pelayanan Publik BBPBL Lampung Tahun 2026

PESAWARAN, BERITAANDA – Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Reviu Standar Pelayanan Publik Tahun 2026 pada Selasa (12/5/2026). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan luring di ruang rapat BBPBL Lampung, Hanura, Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.

Pelayanan publik BBPBL Lampung meliputi bidang pembudidayaan ikan (pelayanan produk), pemeriksaan/pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, serta layanan konsultasi dan bimbingan teknis bidang pembudidayaan ikan, seperti jasa kunjungan, magang, PKL, dan penelitian. Hal tersebut disampaikan Kepala BBPBL Lampung Supito S.Pi M.Si dalam kegiatan tersebut.

Kemudian, BBPBL Lampung juga menghadirkan akses pelayanan berbasis online bernama Sipandu (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu). Sistem ini merupakan layanan informasi dan pelayanan yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh berbagai layanan BBPBL Lampung.

Kelebihan Sipandu adalah pelayanan yang terpusat dan dapat diakses dengan mudah.

Sementara itu kepada BERITAANDA, Supito menerangkan bahwa tindak lanjut dari forum konsultasi publik dan reviu standar pelayanan ini adalah melakukan desain ulang serta perbaikan sistem agar mampu melayani para stakeholder secara cepat meskipun tidak datang secara langsung.

Beliau juga menyampaikan bahwa inti dari kegiatan hari ini adalah memperkenalkan berbagai produk BBPBL Lampung kepada masyarakat luas, baik melalui ranah online maupun secara langsung.

“Mengenai Sipandu, diharapkan masyarakat nantinya dapat mengakses layanan melalui android sehingga ke depan masyarakat bisa mengetahui ketersediaan stok ikan yang akan dibeli dari kami. Begitu juga apabila mereka memerlukan bantuan untuk pengecekan kualitas lingkungan dan kesehatan ikan, dapat dilakukan dengan cepat,” ujarnya.

Terkait pelayanan BBPBL Lampung, beliau menyampaikan bahwa peningkatan pelayanan akan terus dilakukan dan selalu menyesuaikan perkembangan. Menurutnya, budidaya laut masih terus dipelajari agar lebih efektif dan efisien, karena ke depan teknologi harus mampu menekan biaya produksi sehingga margin usaha menjadi lebih baik.

Selanjutnya, ia juga menyoroti banyaknya stakeholder pengguna layanan BBPBL Lampung, terutama para pelaku usaha keramba jaring apung.

Menurutnya, hal yang harus terus ditingkatkan adalah koordinasi agar dapat mengetahui ketersediaan stok ikan. Khususnya untuk usaha keramba, perlu pengaturan pola waktu penebaran sehingga stok ikan konsumsi dapat tersedia secara berkelanjutan, harga pasar tetap tinggi dan stabil.

“Selain itu, diperlukan dukungan dari institusi lain untuk meningkatkan akses serta volume pasar produk ikan hasil budidaya keramba jaring apung dari Lampung ini,” terangnya.

“Seminggu kami bertugas di Lampung, saya berdiskusi dengan para pembeli ikan dari keramba. Permasalahannya adalah kebutuhan ikan untuk rumah makan di Jakarta masih terbatas, harga ikan akan turun ketika panen raya atau saat musim panen keramba di Kepulauan Seribu. Serta ukuran ikan konsumsi yang diminati adalah 0,6–0,8 kilogram per ekor, sementara ukuran yang lebih besar harganya cenderung turun,” pungkas Kepala BBPBL.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Dinas Perikanan, perguruan tinggi/akademisi, pelaku usaha, LSM, tokoh masyarakat Desa Hanura, serta Media Online Beritaanda selaku mitra BBPBL Lampung. (Katharina)

Bagaimana Menurut Anda