MUARA ENIM, BERITAANDA – Bupati Muara Enim H. Edison SH M.Hum meminta dukungan dari anggota legislatif pusat untuk memperjuangkan pemerataan serta peningkatan keandalan akses listrik di wilayah Kabupaten Muara Enim.
Menurut Bupati, hingga kini masih terdapat daerah yang belum merasakan pemerataan listrik, sementara di sejumlah wilayah lainnya kerap terjadi pemadaman.
Kondisi tersebut, kata Bupati, berdampak terhadap pembangunan daerah sehingga diperlukan dukungan dan komitmen kuat dari PT PLN (Persero) selaku BUMN penyedia listrik nasional.
Hal tersebut disampaikan Bupati saat menerima kunjungan kerja anggota Komisi VI DPR RI, H. Askweni S.Pd, di Balai Agung Serasan Sekundang (BASS), Selasa (14/10/2025).
“Kami berharap dukungan dari Komisi VI DPR RI yang membidangi pengawasan BUMN, khususnya PLN, agar memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Muara Enim dalam mewujudkan layanan kelistrikan yang andal dan merata di Bumi Serasan Sekundang,” ujar Bupati Edison.
Selain itu, Bupati juga meminta agar Komisi VI mendorong pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh BUMN secara transparan dan merata di Kabupaten Muara Enim.
Ia menambahkan, wilayah Muara Enim memiliki sejumlah perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN yang beroperasi, diantaranya PT Bukit Asam Tbk, PLN, serta PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Sementara itu, H. Askweni yang didampingi oleh anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Fraksi PKS yakni Hj. Titit Susanti S.Pd MM, Suryadi SE, Sheri Yosi Maser S.Apt dan Jon Dries ST MM, mengapresiasi pertemuan tersebut sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan wakil rakyat di tingkat pusat.
“Aspek kelistrikan memang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Kami di Komisi VI siap memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Muara Enim,” ujar Askweni.
Terkait kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Askweni menilai langkah tersebut hendaknya tidak menjadi kendala bagi pemerintah daerah dalam memacu pembangunan.
Ia menjelaskan, kebijakan itu justru dimaksudkan untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih efisien dan fokus pada program-program prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. (Angga)
