Wakil Bupati Sintang Buka Rapat Koordinasi FKAD

180

SINTANG-KALBAR, BERITAANDA – Wakil Bupati Sintang Askiman buka rapat koordinasi Forum Ketemenggungan Adat Dayak (FKAD) Sintang dengan tema ‘pemantapan tugas dan fungsi temenggung dalam rangka sinergitas tatanan hukum adat Dayak’.

Hadir pula pada kegiatan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Sintang Imran,SH MH serta tamu undangan lainnya, bertempat di aula Hotel Cika Jalan Oevang Oeray Sintang, Selasa (11/2/2020) pagi.

“Tugas temenggung harus mampu mengatur dan membina kolerasi dengan hukum negara yang berlaku dalam tatanan hukum negara. Sebagai hukum adat, tata cara pelaksanaan hukumnya dan pelaksanaan kepengurusan sekitar adat harus memahami dalam memgambil keputusan. Peran seorang temenggung harus mampu mengkolerasi antar sub suku dengan ketua adat yang ada di desa-desa, sehingga mampu menjaga komunikasi yang baik,” kata wabup.

“Kepada lembaga adat yang ada, juga harus memiliki satu kepercayaan yang bagus, sehingga akhirnya menjadi masyarakat adat yang memiliki budaya yang kuat,” tambah dia.

Askiman mengungkapkan, daerah kita satu-satunya yang memiliki hukum adat. “Dan lembaga adat yang kuat ini harus kita pegang teguh, sehingga mampu menghasilkan kekompakan dalam melaksanakan hukum adat yang berlaku,” tegas Askiman.

“Temengung tidak hanya berdiri sendiri berdasarkan sub suku yang ada, namun peran temenggung dilahirkan sejak adanya peradaban masyarakat Dayak dan leluhur. Dan tugasnya merupakan yang berat. Jika temenggung melakukan kesalahan akan mendapatkan hukuman dari alam dan para leluhurnya,” tegad wabup.

Askiman kembali mengatakan, seperti sekarang ini sudah bayak terjadi pergeseran yang sangat besar karena kurangnya pembinaan dan pengelolaan serta perhatian yang baik dari para pemimpin – pemimpin adat yang ada, sehingga pelaksaan hukum adat yang berlaku sering disalahgunakan dalam pengambilan keputusan

“Dengan kegiatan seperti ini saya harapkan kepada para temenggung harus mampu memahami tata cara pengadilan hukum adat, harus kita sosialisasikan ke ranah desa yang bisa mengatur perkara adat yang benar berdasarkan historis dan leluhur di setiap daerah masing – masing, juga mampu mengatur dan mendata diri kita disetiap desa, sehinga menjadi kekuatan besar yang menjadi dasar hukum adat sesungguhnya,” pungkas Askiman.

Pada tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Sintang Imran, juga menyampaikan fungsi dan tugas kita sama, yakni menyelesaikan perkara di dalam tatanan hukum masyarakat.

“Dalam hal ini kita harus adil dalam mengambil keputusan, tidak bisa membeda-bedakan. Segala sesuatu harus dikomunikasikan, walau sesulit apa permasalahan yang kita hadapi. Akan tetapi keputusan tetap diambil dalam ranah hukum yang berlaku, hanya yang membedakan kita adalah peranan dalam tatanannya,” ungkap Imran.

Sementara ketua panitia Banan, S.Th MAP menambahkan, kegiatan ini merupakan agenda rutin program kerja FKAD dalam melakukan evaluasi serta pencerahan terhadap kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

Banan juga menambahkan, kegiatan seperti ini tentunya dapat melahirkan manfaat yang baik bagi kita, sehingga kedepan mampu memunculkan sinergitas yang utuh bagi penegakan hukum adat dan eksistensi masyarakat adat Dayak di Kabupaten Sintang, juga mampu melahirkan rekomendasi – rekomendasi pemikiran para temenggung dalam rangka mengaktualisasikan tugas pokok masing – masing tingaktan kerja. (Arni)

Bagaimana Menurut Anda