Wabup Sekadau Serahkan Nota Pengantar APBD Perubahan 2019 dan APBD 2020

199
Penyerahan nota pengantar oleh Wabup Aloysius kepada Albertus Pinus. (BERITAANDA)

SEKADAU-KALBAR, BERITAANDA – Wakil Bupati Sekadau Aloysius SH M.Si, Selasa (10/9/2019), menyerahkan nota pengantar APBD Perubahan 2019 dan APBD Murni 2020 kepada DPRD.

Penyerahan nota pengantar ini dipimpin Ketua DPRD Sekadau Albertus Pinus dalam paripurna kelima masa persidangan ketiga.

Wabup Aloyisus menjelaskan, rancangan raperda disusun sebagai penjabaran secara rinci terhadap kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan daerah dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2019 yang beberapa waktu lalu telah disepakati bersama.

Dalam perubahan APBD tahun 2019 perencanaan anggaran dilaksanakan dengan memperhatikan proyeksi pendapatan daerah, pencapaian terhadap target dan kinerja pembangunan sesuai rencana kerja pemerintah daerah. Serta pemenuhan kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Proyeksi pendapatan daerah, menurut wabup, dilakukan dengan memperhatikan kepentingan potensi pendapatan mengacu kepada penetapan penerimaan anggaran transfer, evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan daerah tahun berjalan, dan hasil evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah tahun anggaran 2018.

Terkait kebijakan belanja pemerintah daerah melakukan perhitungan kembali alokasi belanja gaji dan tunjangan, serta tambahan penghasilan pegawai. Optimalisasi efisiensi belanja program dan kegiatan pemanfaatan kembali sisa alokasi anggaran dari prose pengadaan barang dan jasa, pengalokasian belanja barang dan jasa yang belum cukup dan atau belum tersedia untuk menunjang pencapian terget pembangunan sesuai RKPD kebutuhan belanja operasional SKPD, perencanaan teknis yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tahun 2020 yang harus disiapkan pada tahun berjalan, serta pemenuhan kewajiban pemerintah daerah terhadap pekerjaan yang belum terbayarkan pada tahun 2018.

“Dalam kebijakan pembiayaan, pemerintah daerah telah melakukan penyesuaian penerimaan silpa, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2018,” tukas wabup.

Pada pengeluaran pembiayaan itu terdapat alokasi untuk penyerataan modal pemerintah daerah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyerataan modal Pemerintah Daerah Sekadau kepada PT. Bank Kalbar dan PT. Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Barat. Selanjutnya dalam poses penyertaan modal akan dilakukan analisis investasi oleh pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah.

Kegiatan paripurna ini dihadiri sejumlah unsur dari forkompinda, anggota DPRD dan pejabat OPD Pemkab Sekadau. (Arni)

Bagaimana Menurut Anda