PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR. BERITAANDA – Rencana pembukaan tambang batu bara oleh PT Pendopo Energi Batu Bara (PEB) dengan kontraktor PT MULI di Desa Benuang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), menuai sorotan tajam dari masyarakat setempat dan anggota DPRD PALI.
Pasalnya, hingga kini pemerintah daerah belum mengambil kebijakan tegas, sementara polemik di lapangan semakin ramai. Di lokasi calon tambang, sejumlah alat berat seperti excavator, dozer, dan dump truck sudah tampak terparkir, disertai keberadaan petugas keamanan yang berjaga.
Menanggapi kondisi tersebut, anggota DPRD PALI sekaligus tokoh masyarakat, Herdiyanto SH.I bersama Ketua Masyarakat Benuang Beruge Darat Bersatu, Madi Kusno, turun langsung meninjau lokasi pada Ahad (5/10/2025).
“Saya bersama Ketua Masyarakat Benuang Beruge Darat Bersatu, Bapak Madi Kusno, meninjau langsung lokasi tambang batu bara untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat Benuang Beruge Darat,” ujar Herdiyanto.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, pihak perusahaan seharusnya tidak bertindak sepihak tanpa melibatkan masyarakat.
“Sejak awal, ajaklah masyarakat duduk bersama sebelum melakukan aktivitas. Sosialisasikan dulu sebelum ramai seperti ini,” tegasnya.
Menurut Herdiyanto, keberadaan tambang batu bara memiliki dampak besar, terutama terhadap lingkungan dan sosial ekonomi warga sekitar.
“Dampak ke depan harus diperhatikan dan disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka memahami dan tidak terjadi kerugian di kedua belah pihak,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat Desa Benuang tidak menolak investasi, namun menuntut transparansi dan kejelasan proses dari pihak perusahaan.
“Dengan cara duduk bersama, mudah-mudahan ada titik temu. Pada dasarnya masyarakat Desa Benuang sangat terbuka menerima investor asalkan transparan. Karena dengan dibukanya tambang batu bara, kami berharap dapat membuka lapangan kerja bagi warga lokal,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten PALI belum mengeluarkan pernyataan resmi maupun kebijakan terkait polemik pembukaan tambang batu bara di Desa Benuang tersebut. (RDT)
