Pesta Pernikahan Dilarang, Satgas Covid-19 Sidimpuan: Sanksinya Dibubarkan

34
Walikota selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kota Padangsidimpuan bersama Kapolres, Dandim 0212/TS, dan lainnya saat menyampaikan siaran pers kepada awak media.

PADANGSIDIMPUAN-SUMUT, BERITAANDA – Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Padangsidimpuan memastikan melarang perhelatan pesta pernikahan di kota setempat, mulai hari ini hingga 14 hari ke depan.

“Terhitung sejak Senin 14 Juni sampai dengan Ahad 27 Juni, tidak diperkenankan lagi gelaran pesta pernikahan di Padangsidimpuan,” kata walikota, yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kota Padangsidimpuan, Irsan, seusai rapat terbatas di aula kantor walikota, Senin (14/6), bersama Kapolres AKBP Juliani Prihartini, Dandim 0212/TS Letkol. Inf. Rooy Chandra Sihombing, Kejari diwakili Kasi Intel Sonang Simanjuntak, Sekretaris Satgas Arpan Harapan, dan Sekda Letnan.

Walikota mengatakan, pelarangan ini dilakukan karena mengingat terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di Kota Padangsidimpuan sejak Januari Sampai bulan Mei 2021. Bahkan, sudah sampai pada tingkat mengkhawatirkan.

“Dan akhirnya Satgas menerbitkan surat edaran nomor: 497/SATGAS COVID-19/2021, tentang pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19,” kata Irsan.

Dalam surat edaran tersebut, selain pelarangan pesta di Kota Padangsidimpuan selama 14 hari ke depan, Satgas Covid-19 juga akan membatasi jam operasional kegiatan usaha yang bersifat mengundang kerumunan massa.

Pembatasan ini meliputi usaha restoran, rumah makan, cafe, warung kopi, warung minuman tradisional, warung internet, dan kegiatan usaha sejenis lainnya. “Kegiatan dibatasi hanya sampai pukul 21.00 WIB saja,” kata Irsan.

Sama halnya pembatasan terhadap kegiatan pariwisata seperti tempat hiburan, karaoke, dan live musik. Selain wajib menerapkan protokol kesehatan, wajib membatasi pengunjung hanya 50 persen dari kapasitas tempatnya.

Untuk kegiatan keagamaan seperti pengajian syaratnya jumlah yang hadir hanya 50 persen dari tempat tersedia. Terkait kemalangan, acara tahlilan bagi umat Islam dan persemayaman bagi umat agama lain diizinkan hanya satu malam atau satu hari saja dan tidak boleh lebih.

Camat dan lurah serta kepala desa, wajib melakukan pengawasan secara aktif pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro ini sampai ke tingkat lingkungan dan dusun masing-masing.

“PPKM Mikro ini berlaku untuk dua pekan ke depan dan nantinya akan dievaluasi secara dinamis dan terkoordinir terhadap perkembangan kepatuhan masyarakat dalam peneraparan protokol kesehatan Covid-19,” tegas Irsan.

Selanjutnya, terhadap pelanggaran ketentuan ini, akan dikenakan sanksi yang tegas oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kota Padangsidimpuan dan instansi berwenang lainnya. “Sanksinya ialah pembubaran kegiatan,” ujarnya.

Terakhir, walikota meminta partisipasi serta kesadaran masyarakat Padangsidimpuan untuk mentaati ketentuan tersebut. “Mohon bersabar untuk dua pekan ke depan. Ini semua demi kebaikan kita bersama,” pinta walikota. [Anwar]

Bagaimana Menurut Anda