BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Pemerintah Provinsi Lampung mencatat lonjakan signifikan dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Berdasarkan data per 10 Mei 2025, realisasi pendapatan daerah telah mencapai 30,23%, sementara realisasi belanja daerah menembus angka 24,62%. Capaian ini tidak hanya melampaui rata-rata nasional, tetapi juga menjadi yang tertinggi bagi Pemprov Lampung dalam lima tahun terakhir.
Padahal, hanya beberapa hari sebelumnya, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 7 Mei 2025, Lampung sempat disebut sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan terendah kedua secara nasional.
Namun, melalui percepatan fiskal yang luar biasa pada periode Maret–April 2025, realisasi pendapatan meningkat lebih dari 21 poin persentase, sementara belanja daerah melonjak hampir 19 poin.
Dr. Saring Suhendro SE M.Si Ak CA selaku akademisi dan peneliti keuangan publik dari Universitas Lampung sekaligus pengurus ISEI Lampung, menyatakan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari respons fiskal yang cepat dan tepat.
“Apa yang dilakukan Pemprov Lampung menunjukkan kapasitas fiskal yang responsif terhadap dinamika nasional. Ini bukan sekadar eksekusi cepat, tetapi juga keberanian untuk berbenah secara sistematis,” ujar Dr. Saring, Senin (12/05/2025).
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, merespons kritikan dari pemerintah pusat bukan dengan retorika, tetapi dengan tiga langkah strategis, yakni menyelaraskan penatausahaan kas dengan progres pembangunan riil, mengintegrasikan dana BOS dan BLUD ke dalam sistem pelaporan keuangan daerah, serta memastikan efisiensi perputaran kas agar langsung berdampak ke masyarakat.
Langkah-langkah tersebut sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menegaskan, bahwa belanja pemerintah harus menjadi penggerak utama perekonomian. Lampung merespons tantangan itu dengan kerja nyata.
“Pemerintah yang kuat bukan yang sempurna sejak awal, tetapi yang cepat belajar dan mampu melakukan perbaikan,” tambah Dr. Saring, yang menilai strategi fiskal Lampung sebagai bentuk fiscal leadership yang solutif dan berbasis data.
Dengan capaian ini, Provinsi Lampung tak lagi berada di posisi tertinggal. Sebaliknya, kini menjadi salah satu rujukan nasional dalam percepatan belanja anggaran dan tata kelola fiskal yang adaptif. (Katharina)
Bagaimana Menurut Anda
