![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menata kawasan pesisir secara terpadu guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal itu disampaikan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat menjadi keynote speaker sekaligus membuka seminar nasional bertajuk ‘Menata Pesisir: Wujudkan Waterfront City untuk Lampung Maju’ yang digelar Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Swiss-Belhotel, Kamis (20/8/2026).
Dalam arahannya, Gubernur menyebut Lampung memiliki garis pantai strategis yang berada di jalur ALKI I serta kekayaan teluk yang menjadi modal besar untuk mengembangkan perekonomian daerah. Karena itu, ia menargetkan pertumbuhan ekonomi Lampung dapat menembus angka 8 persen untuk menopang terwujudnya visi Indonesia Emas.
“Pertanyaannya bukan lagi apakah Lampung sudah punya potensi. Pertanyaannya adalah sudah sejauh mana potensi itu kita ubah menjadi pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Gubernur.
Menurutnya, sektor pariwisata merupakan salah satu motor penggerak ekonomi baru di Lampung. Pada 2025, kunjungan wisatawan nusantara tercatat mencapai 27 juta, meningkat dibandingkan 17 juta kunjungan pada 2024. Sektor tersebut juga disebut berkontribusi sekitar Rp55 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung.
Meski demikian, Gubernur menilai masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, salah satunya rendahnya rata-rata lama tinggal wisatawan atau length of stay.
“Strateginya Provinsi Lampung ke depan adalah bagaimana wisatawan nusantara yang datang, tinggal lebih lama, belanja lebih banyak. Maka ekonominya tumbuh,” tegasnya.
Terkait pengembangan kawasan pesisir Kota Bandar Lampung, Gubernur menyoroti rencana pembangunan Waterfront City sepanjang 27 kilometer yang telah digagas sejak belasan tahun lalu. Menurutnya, realisasi konsep tersebut masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari ego sektoral hingga kompleksitas tata ruang dan kepentingan antarpemangku kepentingan.
“Penataan ini tidak bisa dilakukan oleh kotamadya sendiri. Pemprov harus sepakat dengan master plan ini, swasta harus sepakat dengan master plan ini,” jelasnya.
Gubernur berharap PII Wilayah Lampung terus memberikan kontribusi keahlian dan kepakaran dalam merumuskan pembaruan rencana tata ruang kawasan pesisir yang aplikatif dan dapat direalisasikan.
Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk berkolaborasi dan mendukung penataan kawasan pesisir kota.
Eva menuturkan, Bandar Lampung memiliki empat kecamatan di wilayah pesisir serta aset potensial seluas 1,5 hektare yang dapat ditata secara profesional.
“Ayo kita jalan. Go, Pak, untuk Bandar Lampung! Kami siapkan dananya, Bapak yang mengerjakan. Insinyurnya ada di Bandar Lampung,” kata Eva.
Ia menambahkan, Pemkot Bandar Lampung terus melakukan pembenahan infrastruktur dasar di kawasan pesisir, mulai dari jaringan drainase, akses jalan hingga penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat. (Katharina)
