![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
OGAN KOMERING ILIR, BERITAANDA – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi daerah dengan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Hingga saat ini, tercatat sebanyak 47 KKPD telah diterbitkan.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab OKI dalam mendorong modernisasi tata kelola keuangan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital.
Sebagai langkah konkret, Pemkab OKI menggelar sosialisasi penggunaan KKPD kepada para Pengguna Anggaran di lingkungan pemerintah daerah selama dua hari, pada 14–15 April 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten OKI.
Sosialisasi dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah OKI, Ir. H. Asmar Wijaya M.Si, dan diikuti seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pengguna Anggaran serta bendahara sebagai administrator KKPD.
Sekda OKI Asmar Wijaya menyampaikan, bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki SE M.Si, yang menekankan pentingnya modernisasi sistem pembayaran dalam pelaksanaan APBD.
Menurutnya, implementasi KKPD juga menjadi bagian dari komitmen daerah dalam mendukung program pemerintah pusat terkait elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
“Dengan penerapan sistem ini, pengelolaan keuangan daerah diharapkan semakin modern serta sejalan dengan prinsip good governance,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Ia menegaskan, melalui sosialisasi tersebut, seluruh peserta diharapkan memahami penggunaan KKPD secara komprehensif, mulai dari tata cara penggunaan, mekanisme pelaksanaan, hingga pertanggungjawabannya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten OKI Farlidena Burniat SE MM menyatakan, pihaknya mendukung penuh percepatan digitalisasi keuangan daerah, termasuk implementasi KKPD dan SP2D online (Surat Perintah Pencairan Dana).
Dalam empat bulan terakhir, lanjutnya, Pemkab OKI telah menerapkan 100 persen SP2D online untuk seluruh transaksi keuangan daerah.
“Baik untuk pembayaran belanja pegawai seperti gaji dan TPP, maupun SP2D GU, TU, dan LS di seluruh OPD,” jelasnya.
Pemkab OKI berharap, melalui sosialisasi ini, seluruh perangkat daerah dapat segera mengimplementasikan KKPD secara optimal dalam setiap kegiatan yang menggunakan anggaran daerah. Dengan demikian, sistem keuangan daerah diharapkan menjadi lebih tertib, transparan, akuntabel, dan terpercaya.
Selain itu, dia juga mendorong penggunaan KKPD sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta percepatan dalam penggunaan anggaran negara.
Pemimpin Bank Sumsel Babel Cabang Kayuagung, Ruben Paradisa S, yang turut menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut, menyebutkan bahwa OKI merupakan daerah dengan jumlah penerbitan KKPD terbanyak di Sumsel.
Ia menambahkan, sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur sipil negara (ASN) terkait mekanisme penggunaan KKPD sebagai alat pembayaran non-tunai dalam pelaksanaan anggaran.
“Dengan KKPD, proses transaksi keuangan daerah diharapkan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien,” pungkasnya. (Iwan)
