![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menerapkan pembangunan berbasis data. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Jumat (24/7/2026), didampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution mengatakan, BPS bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung pembangunan daerah.
“BPS menghasilkan data dan angka, sedangkan Diskominfotik membangun narasi dan makna. Kolaborasi data dan narasi inilah yang mengawal perjalanan pembangunan di Lampung,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, BPS Provinsi Lampung memperkenalkan Dashboard SIGER Lampung (Sinergi Gerak Bersama Lampung), sebuah platform digital berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menyajikan informasi sosial ekonomi hingga tingkat desa.
Melalui platform tersebut, pemerintah dapat memetakan kondisi masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, memverifikasi data penerima bantuan sosial, serta memantau berbagai program pemberdayaan secara terintegrasi. Inovasi ini diharapkan mampu mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan mempercepat penanggulangan kemiskinan.
Menurut Ahmadriswan, Dashboard SIGER telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung maupun pemerintah kabupaten/kota, bahkan menarik perhatian sejumlah daerah seperti Sulawesi Utara dan Aceh yang berencana mereplikasi inovasi tersebut.
BPS bersama Pemerintah Provinsi Lampung juga tengah mengembangkan SIGER Desa, sebuah dashboard yang akan membantu pemerintah menentukan desa maupun kecamatan yang menjadi prioritas intervensi pembangunan.
“Semangat yang kami bangun adalah pembangunan yang inklusif. Kehadiran pemerintah harus benar-benar menghadirkan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat desa. Karena itu kami ingin memastikan kebijakan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Ahmadriswan.
Ia menambahkan, konsep tersebut akan diperkuat melalui pengembangan Indeks Kebahagiaan Desa yang memanfaatkan data Potensi Desa (Podes) dan Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel), serta diintegrasikan dengan SIGER Desa dan aplikasi Lampung-In.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa BPS selama ini menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun kebijakan pembangunan. Menurutnya, seluruh program pemerintah daerah disusun berdasarkan data yang valid sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Selama satu setengah tahun saya menjabat, BPS benar-benar menjadi mitra strategis sekaligus kompas bagi Pemerintah Provinsi Lampung. Program-program yang kami susun selalu berlandaskan data sehingga menghasilkan kebijakan yang tepat,” ujar Rahmat.
Ia juga menyambut baik pengembangan Indeks Kebahagiaan Desa sebagai instrumen baru untuk mengukur keberhasilan pembangunan hingga tingkat desa.
“Bagi kami, pembangunan bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya dan hidup lebih sejahtera serta bahagia,” katanya.
Selain itu, Rahmat menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus mendorong hilirisasi komoditas pangan guna meningkatkan nilai tambah sektor pertanian sekaligus memperkuat perekonomian daerah. (Katharina)
