![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
SORONG, BERITAANDA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengapresiasi sinergi Polda Papua Barat Daya, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pemulihan keamanan berbasis pendekatan kemanusiaan (humanity approach) di wilayah Papua Barat Daya.
Dudung menegaskan, penanganan gangguan keamanan di Tanah Papua tidak boleh hanya mengandalkan tindakan tegas, tetapi juga harus mengedepankan pendekatan persuasif, komunikasi, dan kepedulian terhadap masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Dudung saat mengunjungi Mapolda Papua Barat Daya di Kota Sorong, Rabu (28/10/2026). Kunjungan itu membahas penguatan stabilitas keamanan sekaligus memastikan penanganan gangguan keamanan berjalan selaras dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pesan Bapak Presiden bahwa kegiatan-kegiatan tidak serta-merta penindakan tegas kepada kelompok-kelompok yang merugikan dan menyakiti rakyat, tetapi kegiatan-kegiatan dengan hati,” ujar Dudung kepada awak media.
Menurut dia, pendekatan kemanusiaan perlu menjadi bagian penting dalam penanganan persoalan keamanan di Papua. Melalui komunikasi dan upaya persuasif, diharapkan terbuka ruang bagi kelompok-kelompok yang masih berada di hutan untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Dudung menjelaskan, kunjungannya ke Tanah Papua juga bertujuan memastikan program prioritas, program unggulan, dan program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah.
Ia mengapresiasi kolaborasi pemerintah daerah, TNI, Polri, serta unsur terkait dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan di Papua Barat Daya.
“Kesejahteraan identik dengan keamanan. Kalau aman, maka kesejahteraan pasti akan meningkat,” tegasnya.
Menurut Dudung, situasi keamanan yang kondusif merupakan salah satu faktor penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, masyarakat, termasuk yang berada di wilayah dengan tantangan keamanan, dapat merasakan manfaat pembangunan secara lebih merata.
Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Hengki Haryadi menegaskan bahwa upaya menjaga stabilitas keamanan tidak dapat dilakukan oleh kepolisian secara sendiri. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), tokoh masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Hengki, kolaborasi tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah kabupaten, Pangkogabwilhan III, Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Papua Barat Daya, jajaran Kodam XVIII/Kasuari, Korem 181/Praja Vira Tama, unsur TNI lainnya, serta para pemuka dan tokoh masyarakat.
“Pelaksanaan kegiatan yang kami sampaikan ini berkat kolaborasi dan dukungan semua pihak yang ada di Papua Barat Daya,” ujar Hengki.
Ia mengatakan, koordinasi antarlembaga diperlukan agar penanganan gangguan keamanan berjalan terpadu dan tidak dilakukan secara terpisah.
“Yang terpenting, stabilitas keamanan menjadi landasan penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” katanya.
Hengki menambahkan, seluruh unsur terkait harus menyelaraskan program dan langkah di lapangan agar upaya menjaga keamanan sekaligus mendorong pembangunan dapat berjalan efektif.
“Harus ada kegiatan-kegiatan yang dikerjakan bersama, berkolaborasi, terkoordinasi, sehingga tidak jalan masing-masing,” ujarnya.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Menko Polkam juga menerima paparan mengenai perkembangan situasi keamanan di Papua Barat Daya dari Komandan Korem 181/Praja Vira Tama Brigjen TNI Slamet Riadi dan Kepala Binda Papua Barat Daya Brigjen TNI Mar Hernawan Hadiwijaya.
Keduanya memaparkan kondisi keamanan di wilayah Papua Barat Daya berdasarkan bidang tugas masing-masing. Dalam paparan tersebut, kondisi keamanan setempat disampaikan dalam keadaan kondusif.
Paparan itu menjadi bagian dari koordinasi lintas sektor untuk memberikan gambaran situasi keamanan sekaligus mendukung penyelarasan langkah penanganan di wilayah Papua Barat Daya.
Rapat koordinasi tersebut turut melibatkan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, jajaran TNI-Polri, BIN, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Sebelumnya, Hengki juga memaparkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk perkembangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) serta langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan Polda Papua Barat Daya.
Dalam penanganan gangguan keamanan, Polda Papua Barat Daya mengedepankan soft approach melalui komunikasi dan upaya persuasif, serta humanity approach atau pendekatan kemanusiaan sebagai bagian dari upaya pemulihan keamanan.
Hengki menegaskan, seluruh personel Polri harus tetap menjaga profesionalisme dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas.
“Kami juga selaku personel Polri tetap menjaga profesionalisme serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas,” katanya.
Ia menambahkan, Polri harus senantiasa hadir di tengah masyarakat untuk menjaga keamanan, membangun kepercayaan, dan mendukung terciptanya situasi yang kondusif.
“Loyalitas kepada Merah Putih harus menjadi landasan pengabdian aparat negara. Polri selalu bersama masyarakat,” ujar Hengki.
Melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, pemulihan keamanan di Papua Barat Daya diharapkan berjalan beriringan dengan peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. (*)
