![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang berkeadilan. Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran dalam diskusi pendidikan bertema “SPMB yang Berkeadilan” yang diselenggarakan Forum Pemuda Peduli Pendidikan Lampung di Institut Agama Islam Darul Fatah, Bandar Lampung, Senin (27/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, yang mewakili lembaga sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan serta terwujudnya sistem penerimaan peserta didik yang transparan, merata, dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan itu, Deni Ribowo menyampaikan apresiasi kepada para guru dan tenaga pendidik yang selama ini menjadi garda terdepan dalam mencetak generasi muda yang unggul dan berdaya saing. Ia menilai, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dibangun melalui sektor pendidikan.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD Provinsi Lampung siap menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan pendidikan, termasuk pelaksanaan SPMB agar benar-benar memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta didik.
“Pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Karena itu, sistem penerimaan murid baru harus berjalan secara adil, transparan, dan memberi ruang yang sama bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, DPRD Provinsi Lampung menilai peningkatan mutu pendidikan merupakan langkah strategis dalam mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah. Pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas layanan menjadi kunci utama dalam mewujudkan kemajuan Lampung.
Dalam sesi diskusi, Deni Ribowo turut menyampaikan sejumlah masukan strategis, di antaranya pentingnya penguatan bank data pendidikan. Data peserta didik yang akurat, terpadu, dan mudah diakses dinilai sangat krusial dalam proses perumusan kebijakan. Dengan dukungan data yang valid, kebijakan pendidikan diharapkan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. (Katharina)
