![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Inflasi tahunan Provinsi Lampung pada Juni 2026 tetap berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi bulanan (month to month/mtm) Lampung tercatat sebesar 0,55 persen, lebih rendah dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 0,82 persen.
Meski demikian, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi Juni dalam tiga tahun terakhir yang sebesar 0,03 persen (mtm).
Secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Lampung tercatat 2,46 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,34 persen (yoy).
Kenaikan inflasi Juni 2026 terutama dipicu oleh kelompok transportasi. Komoditas penyumbang terbesar adalah bensin dengan andil 0,21 persen (mtm), sejalan dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026.
Selain itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau turut memberikan tekanan inflasi. Komoditas penyumbang utama meliputi bawang merah, tomat, bawang putih, dan minyak goreng dengan andil masing-masing sebesar 0,07 persen, 0,05 persen, 0,04 persen, dan 0,02 persen (mtm).
Kenaikan harga bawang merah dipengaruhi menurunnya produksi pascapanen di sentra produksi. Sementara harga tomat meningkat akibat tingginya permintaan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah keterbatasan pasokan karena kondisi cuaca yang belum stabil.
Harga bawang putih juga mengalami kenaikan akibat berkurangnya pasokan distributor, yang dipengaruhi naiknya harga BBM serta fluktuasi nilai tukar rupiah. Adapun kenaikan harga minyak goreng dipicu meningkatnya harga plastik sebagai salah satu bahan baku produksi.
Di sisi lain, tekanan inflasi berhasil diredam oleh turunnya harga sejumlah komoditas pangan. Cabai merah, telur ayam ras, cabai rawit, daging ayam ras, dan nugget masing-masing mencatat andil deflasi sebesar -0,03 persen, -0,02 persen, -0,02 persen, -0,02 persen, dan -0,02 persen (mtm).
Penurunan harga cabai didorong meningkatnya pasokan hasil panen di sentra produksi serta tambahan pasokan dari luar daerah. Sementara harga daging ayam ras menurun seiring normalnya permintaan setelah Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha.
Ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung memperkirakan inflasi tetap terjaga dalam sasaran 2,5±1 persen (yoy) hingga akhir 2026. Namun demikian, sejumlah risiko masih perlu diantisipasi.
Dari sisi inflasi inti (core inflation), risiko berasal dari meningkatnya permintaan agregat seiring implementasi kenaikan UMP yang direalisasikan bertahap sepanjang 2026, potensi berlanjutnya kenaikan harga emas dunia akibat ketidakpastian geopolitik, kenaikan harga plastik yang dapat mendorong harga pangan kemasan termasuk minyak goreng, serta potensi gangguan pasokan gula akibat tertundanya musim tebang dan giling.
Sementara itu, dari sisi inflasi bahan makanan bergejolak (volatile food), risiko dipengaruhi rendahnya realisasi tanam pada Maret 2026 akibat curah hujan tinggi yang berpotensi menekan hasil panen, serta kemungkinan curah hujan rendah dan transisi menuju El Nino lemah pada semester II yang dapat mengganggu produksi hortikultura dan tanaman pangan.
Adapun dari kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices), risiko berasal dari potensi kenaikan harga BBM akibat gejolak harga minyak dunia serta dampak lanjutan kenaikan tarif Tol Bakauheni–Terbanggi Besar terhadap tarif transportasi antar kota dan harga rokok.
Menghadapi berbagai potensi tersebut, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung terus memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Pada aspek keterjangkauan harga, TPID akan melaksanakan operasi pasar beras/SPHP secara terarah serta memperkuat pemantauan harga dan pasokan komoditas strategis.
Untuk menjamin ketersediaan pasokan, TPID mengoptimalkan kerja sama antardaerah (KAD), mendorong perluasan kerja sama bawang merah dengan Provinsi Sumatera Barat, meningkatkan koordinasi antar-OPD dalam mendukung sektor pertanian, serta memperkuat sinergi dengan distributor, pedagang besar, BUMD pangan, dan BULOG.
Dalam aspek distribusi, langkah yang ditempuh meliputi optimalisasi Fasilitas Distribusi Pangan (FDP), percepatan perbaikan jalan usaha tani, serta penguatan sarana distribusi melalui Mobil Transportasi Operasi Pasar (TOP).
Sementara pada aspek komunikasi, TPID akan terus menggelar rapat koordinasi rutin, mengembangkan sistem informasi neraca pangan melalui aplikasi Simpel Aja dan e-Horti, serta memanfaatkan media digital untuk menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan inflasi di Provinsi Lampung. (*)
