Hanura Minta Pemkot Sidimpuan Libatkan TNI-Polri Tertibkan PKL

524

PADANGSIDIMPUAN-SUMUT, BERITAANDA – Ketua Fraksi Hanura DPRD Padangsidimpuan H. Marataman Siregar meminta pemkot agar kegiatannya yang melakukan penertiban PKL yang melanggar perda melibatkan TNI-Polri.

“Berdayakan juga pasar-pasar milik pemerintah sebagai tempat relokasi,” ujarnya, membacakan pandangan fraksinya, terhadap nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD tahun 2021 serta lima Ranperda lainnya.

Sidang yang digelar di ruang paripurna DPRD, Senin (22/11/2020), dipimpin Ketua Siwan Siswanto bersama seorang wakil ketua, diikuti 23 anggota DPRD lainnya. Hadir wakil walikota, mewakili Dandim 0212/Tapsel, sekda, sekwan, pimpinan perangkat daerah, dan para camat.

Walikota Irsan Efendi Nasution menilai sebagai masukan positif dari Fraksi Hanura. Ke depan, pemkot melalui OPD terkait akan melakukan penertiban PKL yang melanggar perda dengan melibatkan pihak TNI-Polri sekaligus berupaya memberdayakan pasar-pasar dimaksud.

Dia juga menanggapi pandangan Fraksi Partai Golkar atas persetujuannya terhadap Ranperda APBD dan Ranperda lainnya untuk dibahas dan saran agar Ranperda nantinya dilaksanakan secara maksimal. “Kami ucapkan terimakasih atas pandangannya tersebut,” ujar walikota.

Selanjutnya mengenai pendapat, saran, dan, masukan yang dikatakan Fraksi Gerinda, Irsan juga berterimakasih dan nantinya akan menjadi perhatian pihaknya dalam melaksanakan dan menjalankan roda pemerintahan di Sidimpuan.

Tentang saran Fraksi PAN yang meminta untuk memberi reward dan punishment atas kinerja OPD merealisasikan target PAD, walikota akui setuju dan hal itu akan menjadi perhatian guna peningkatan PAD pada tahun-tahun berikut.

Penyampaian KUA dan PPAS yang disuarakan Fraksi PDIP, disebut akan menjadi perhatian ke depan. Menyangkut penyampaian Ranperda APBD, walikota menyandingkannya dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020. “Dimana sebelumnya, di dalam penyusunan RAPBD melalui Simda keuangan BPKP yang offline dirubah melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berbasis online,” imbuh dia.

Menyikapi permintaan Fraksi Demokrat, Irsan dengan tegas menyampaikan bahwa dokumen pendukung pembahasan RAPBD 2021 telah disampaikan kepada pimpinan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terakhir, walikota berterimakasih kepada Hj. Elliyati (Fraksi Persatuan Bintang Kebangkitan) yang mendorong agar menyiapkan perangkat hukum dalam menghilangkan pungutan liar dan peningkatan kesejahteraan guru pesantren. [Anwar]

Bagaimana Menurut Anda