![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan peningkatan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor harus dimulai dari pembenahan pelayanan pemerintah. Menurutnya, masyarakat akan lebih mudah diajak memenuhi kewajiban perpajakan jika mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, ramah, transparan, dan memberikan kepastian.
Hal itu disampaikan Rahmat Mirzani Djausal saat membuka rapat koordinasi daerah (rakorda) Samsat Provinsi Lampung tahun 2026 di Ballroom Hotel Novotel, Selasa (22/9/2026).
Gubernur mengatakan, kualitas pelayanan publik sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal tersebut menjadi semakin penting karena Samsat merupakan salah satu layanan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam jumlah besar setiap hari.
Ia menyebut, rata-rata sekitar 5.000 masyarakat dilayani setiap hari di titik-titik pelayanan Samsat di Lampung. Karena itu, setiap interaksi antara petugas dan masyarakat turut membentuk persepsi terhadap pelayanan pemerintah.
“5.000 itu puas, dia akan cerita puas. 5.000 tidak puas, dia akan cerita tidak puas. Sampai akhirnya terbentuk persepsi pelayanan publik,” katanya.
Menurut Gubernur, pemerintah tidak seharusnya langsung menuntut masyarakat meningkatkan kepatuhan membayar pajak tanpa terlebih dahulu mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan.
“Kalau kita nggak bicara ke kepatuhan orang bayar pajak, kita bicara diri kita dulu. Salah kita. Bukan salah masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembenahan pemerintahan dan pelayanan publik menjadi bagian penting dari agenda kepemimpinannya di Provinsi Lampung.
“Pemerintahan, saya sendiri, kepemimpinan saya sendiri, pelayanan publik saya sendiri harus saya perbaiki. Fokus bantu saya teman-teman sekalian,” kata Gubernur.
Rahmat juga mengingatkan aparatur pemerintah bahwa tugas utama mereka adalah melayani masyarakat. Karena itu, budaya pelayanan harus menjadi bagian dari keseharian aparatur dalam menjalankan tugas.
“Abdi negara itu pelayan negara, negara tugasnya melayani masyarakat, ya kita pelayan. Bukan disuruh nerima duit, tapi disuruh melayani,” tegasnya.
Menurutnya, budaya pelayanan yang baik tidak hanya berdampak terhadap kepuasan masyarakat, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan berbagai sektor ekonomi daerah, seperti pariwisata, UMKM, dan perhotelan.
“Kalau kita sudah punya budaya melayani, maka pekerjaan ekosistemnya akan jalan sendiri. Karena pekerjaan kita memang berkaitan dengan pelayanan,” jelasnya.
Disisi lain, Gubernur menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk mendukung pembangunan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan, Lampung memiliki karakteristik ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian dan memiliki jaringan jalan provinsi yang luas. Kondisi tersebut membuat pemerintah membutuhkan sumber pendapatan yang memadai untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
“Provinsi Lampung ini pendapatannya, kita bukan provinsi yang PAD-nya itu dari tambang. Kita adalah provinsi pertanian yang tidak ada pajak apa pun yang kita bisa dapat dari pertanian itu. Secara kita hanya didukung dengan pajak kendaraan bermotor,” ungkapnya.
Gubernur menyebut Provinsi Lampung memiliki sekitar 1.700 kilometer jalan provinsi yang membutuhkan dukungan anggaran untuk penanganan dan pemeliharaan. Sementara itu, ia menyebut kebutuhan anggaran untuk perbaikan jalan mencapai sekitar Rp43 triliun. Dengan kondisi tersebut, optimalisasi penerimaan pajak menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan.
“Jadi teman-teman Samsat, Bapenda, kalau malas, kalau nggak mau kerja, korbannya rakyat banyak Bapak Ibu sekalian,” tegasnya.
Gubernur juga mengingatkan kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik. Karena itu, pemerintah perlu mengimbanginya dengan komunikasi dan pelayanan yang baik.
“Strateginya ya balikkan rasa percaya, pelayanan yang baik, jelaskan secara baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Untuk memperkuat pelayanan dan penerimaan, Gubernur mendorong Samsat dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, kepolisian, Jasa Raharja, serta pemangku kepentingan lainnya.
Ia juga meminta penguatan inovasi, penyederhanaan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan, evaluasi secara berkala, dan percepatan digitalisasi layanan.
Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Polda Lampung dan Jasa Raharja yang selama ini turut mendukung berbagai inovasi dalam pelayanan Samsat.
“Ke depan pelayanan di 2027, kalau kita nggak dorong tingkatan pendapatan ya agak susah. Tingkatkan pelayanan, tingkatkan kualitas, evaluasi, sederhanakan birokrasi, dan digitalisasi,” tegasnya.
Di akhir arahannya, Gubernur menegaskan penerimaan dari PKB dan penerimaan terkait kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur jalan.
“PKB dan STNK adalah pendapatan utama Provinsi Lampung, dan di pembangunan kita itu adalah PKB dan STNK. Kita harus melayani masyarakat, kesehatan harus dilayani, pendidikan harus dilayani, jalan harus dilayani, dan dilayani itu harus dengan anggaran. Anggaran itu dengan bayar pajak. Pajak dengan pelayanan dan kemudahan,” pungkasnya.
Sementara itu, Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi Lampung sekaligus Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Saipul mengatakan, rakorda Samsat tahun 2026 tidak hanya menjadi forum administratif dan evaluasi rutin, tetapi juga forum strategis untuk menyatukan perspektif seluruh unsur Samsat di Provinsi Lampung.
“Rakorda pada hari ini kami tempatkan bukan semata-mata sebagai forum administratif dan evaluasi rutin, tetapi sebagai strategic forum dari Tim Pembina Samsat Provinsi Lampung untuk menyatukan perspektif, mengevaluasi capaian dan tantangan, serta merumuskan langkah kolaboratif dalam pembangunan pelayanan Samsat yang semakin profesional,” ujar Saipul. (Katahrina)
