Gandeng OKP dan Pemerintahan, Bawaslu Tekankan Pengawasan Partisipatif Jalur Budaya

216
Penandatanganan MoU oleh perwakilan Pemda dan OKP terkait pengawasan partisipatif basis budaya bersama Bawaslu Sekadau. (BERITAANDA)

SEKADAU-KALBAR, BERITAANDA – Menjelang tahapan pemilukada 2020 di Kabupaten Sekadau, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat bersama Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) giat melaksanakan sosialisasi.

Seperti yang dilakukan hari ini, Jumat (1/10/2019), kembali diadakan sosialisasi pengawasan partisipatif berbasis budaya. Kali ini, sosialisasi diberikan kepada organisasi kepemudaan (OKP) serta beberapa kepala desa di Kecamatan Sekadau Hilir.

Kegiatan tersebut juga diisi dengan penyampaian materi oleh Ahwad Sriyanto selaku Komisioner Bawaslu Provinsi Kalbar.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sekadau, Nursoleh mengatakan, pengawasan partisipatif oleh semua kalangan masyarakat dalam pelaksanaan pemilu dirasakan sangat diperlukan.

“Beberapa waktu lalu, Bawaslu Sekadau telah membentuk kampung awas di Desa Tanjung, sebagai langkah pengawasan dalam tahapan pemilukada 2020,” ujar Nursoleh.

Dikatakan Soleh, penanganan permasalahan pada pemilu 2019 lalu, oleh pihaknya (Bawaslu) terbilang sukses. Tolak ukur yang digunakan adalah laporan-laporan yang masuk ke Bawaslu dapat diselesaikan dan tidak sampai berproses di MK.

“Diharapkan pada pemilu kedepannya, akan lebih baik dalam kinerja Bawaslu, dengan adanya dukungan semua pihak kepada kami. Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya dukungan masyarakat,” papar dia.

Komisioner Bawaslu Kalbar Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Ahwad Sriyanto menjelaskan, pola yang dilakukan kami terkait pengawasan partisipatif dengan mengedepankan kebudayaan di masyarakat.

“Berdasarkan evaluasi nasional dengan pengembangan kebudayaan kearifan lokal lebih bisa mendorong pengawasan partisipatif dalam pemilu,” kata Ahwad.

Dalam UU pemilu, lanjut dia, tugas Bawaslu melakukan pencegahan, melakukan pengawasan, melakukan penindakan dan penyelesaian sengketa.

“Dalam proses pencegahan dan pengawasan memerlukan partisipasi masyarakat. Pengawasan pemilu seiring dengan tahapan dalam proses pemilu,” tambah dia.

Dalam kegiatan ini, Komisioner Bawaslu dan peserta kegiatan sosialisasi menggunakan pakaian adat masing-masing individu.

Di akhir kegiatan, diadakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan pengurus organisasi kepemudaan (OKP) dan perwakilan pemerintah daerah. (Arni)

Bagaimana Menurut Anda