Diduga Salahi Aturan, KPU Muara Enim Tolak Rekomendasi Bawaslu Buka Tabung 15 TPS

242
Ketua Bawaslu Muara Enim Suprayitno (kiri) dan Ketua KPU Muara Enim Ahyaudin (kanan).

MUARA ENIM, BERITAANDA – Meskipun Bawaslu Kabupaten Muara Enim telah merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan hitung ulang sebanyak 15 TPS di tiga kecamatan di Daerah pemilihan (dapil) I, namun ditolak oleh KPU, dengan alasan prosedur dan mekanismenya bertentangan dengan aturan yang berlaku, Jumat (3/5/2019).

Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Muara Enim Suprayitno, bahwa hasil laporan dari Iswanto, salah seorang caleg PDIP dari dapil I mengatakan pada tanggal 18 April 2019 yang dilaporkan pada tanggal 29 April 2016, melaporkan adanya formulir C1 DPRD kabupaten di beberapa TPS pada dapil 1 (Kecamatan Muaraenim, Ujan Mas, Belimbing dan Gunung Megang) terdapat kesalahan penjumlahan suara dan juga ada indikasi untuk memenangkan calon tertentu.

Selain itu, pelapor mendapatkan informasi bahwa pada waktu pleno PPK Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Ujanmas dan Kecamatan Muara Enim, kotak suara tidak dibuka di depan saksi-saksi dan terindikasi kotak tersebut sudah dibuka (tidak tersegel lagi).

Atas dasar diatas, sambung Suprayitno, pihaknya merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan pencocokan rekapitulasi suara antara formulir C1 DPRD kabupaten dengan C1 plano DPRD kabupaten yaitu untuk Kecamatan Gunung Megang adalah TPS 9 Desa Panang Jaya, TPS 1 Desa Kayuara Sakti, TPS 1 Desa Tanjung Muning, TPS 5 Desa Gunung Megang Luar, dan TPS 5 Desa Lubuk Mumpo.

Untuk Kecamatan Belimbing yakni TPS 3 Desa Blimbing, TPS 1 Desa Cinta Kasih, TPS 1 Desa Dalam, dan TPS 9 Desa Teluk Lubuk. Sedangkan Kecamatan Muara Enim yakni TPS 4 Kelurahan Pasar II, TPS 6 Kelurahan Pasar II, TPS 7 Kelurahan Pasar II, TPS 11 Kelurahan Tungkal, TPS 3 Desa Lubuk Empelas dan TPS 2 Desa Tanjung Jati.

“Tugas kita sudah selesai dan merekomendasikannya ke KPU, mengenai keputusan selanjutnya adalah wewenang KPU,” ujar Suprayitno.

Ketika dikonfirmasi ke Ketua KPU Muara Enim Ahyaudin didampingi Divisi Hukum Redi Kales, membenarkan jika Bawaslu memang telah merekomendasikan untuk membuka kotak suara di 15 TPS dalam dapil I Muara Enim.

Namun setiap protes bisa dilakukan, tetapi harus sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Sebab, untuk membuka kotak suara tidak bisa lagi di tingkat kabupaten, seharusnya pada saat tingkat kecamatan mereka meminta buka kotak suara tersebut.

“Kemarin permasalahan cukup banyak tetapi bisa diselesaikan, tetapi untuk tuntutan membuka kotak tidak bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Ditambahkan Redi, pada intinya pihaknya tidak bisa menuruti rekomendasi Bawaslu tersebut, karena itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Undang-Undang Nomor 7 Pasal 380 Junto PKPU Nomor 4 Tahun 2019, juga surat edaran Bawaslu Nomor 170 Tahun 2019 yang melarang KPU kabupaten/kota dalam melakukan rekapitulasi membuka kotak suara itu.

Artinya, perintah rekomendasi itu telah keluar dari wewenang dan kekuasaan. Dan sesuau peraturan perundang-undangan yang berlaku seharusnya jika ingin membuka kotak suara pada saat di PPK kecamatan, barulah Panwascam ataupun Bawaslu bisa merekomendasikan untuk membuka kotak suara.

Tetapi kalau sudah rekapitulasi tingkat kabupaten tidak ada sama sekali perintah untuk buka kotak C1 plano, yang ada membuka DAA. (Angga)

Bagaimana Menurut Anda